Beranda Berita Budiman: Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP Bukan dari PDI Perjuangan

Budiman: Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP Bukan dari PDI Perjuangan

27
0

Politikus PDI Perjuangan budiman Sudjatmiko memastikan bukan partainya yang memasukkan poin terkait ekasila dan trisila kedalam draft Rancangan Undang-Undang haluan ideologi Pancasila (RUU HIP).

Awalnya, RUU HIP hanya dimaksudkan untuk membicarakan posisi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIB).

Menurut Budiman, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah juga telah memastikan hal tersebut berulang kali.

“Bukan PDI Perjuangan. Wakil Ketua MPR, Pak Ahmad Basarah berkali-kali mengatakan, sebenarnya dari PDI Perjuangan dalam posisi untuk bicara soal BPIP. Nggak masuk ke sana (Trisila dan Ekasila-red),” ungkapnya.

“Kita bicara soal pengorganisasian dan sosialisasi Pancasila. Tidak membongkar-bongkar atau tidak meluaskannya menjadi soal-soal lebih substantif,” jelas Budiman.

Budiman juga menegaskan bahwa Trisila dan Ekasila bukan berasal dari PDI Perjuangan, melainkan datang dari partai tertentu. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil notulensi rapat-rapat yang digelar DPR terkait RUU HIP.

“Akan lebih pas lagi kalau dikonfirmasi lagi, bisa cek di notulensi-notulensi sidang-sidangnya. Karena itulah yang paling valid, paling otentik untuk menunjukkan siapa sebenarnya mengusulkan, memasukkan referensi terhadap Trisila atau Ekasila tadi. Itu mungkin validitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Budiman.

Bagi PDIP, pembacaan atas Pancasila yang sudah final sebagaimana termaktub dalam Pembukaan undang-Undang dasar 1945.

Ketua DPD PDIP Ahmad basarah pun mengatakan sejak awal, PDIP menginginkan keberadaan RUU haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) untuk mengatur tugas, fungsi dan wewenang badan pembinaan ideologi Pancasila (BPIP).

“Mengenai polemik RUU HIP, sudah sejak awal PDI Perjuangan hanya menginginkan hadirnya suatu undang-undang yang berfungsi sebagai payung hukum yang dapat mengatur wewenang, tugas dan fungsi BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi bangsa,” kata Basarah.

RUU tersebut materi muatan hukumnya hanya mengatur mengenai tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan tentang ideologi pancasila.

“Serta tidak membuat pasal-pasal yang menafsir falsafah sila-sila Pancasila menjadi norma hukum undang-undang, karena Pancasila sebagai sebuah norma dasar (grundnorm) yang mengandung nilai-nilai falsafah dasar negara bersifat meta-legal dan tidak dapat diturunkan derajat hukumnya menjadi norma hukum,” ujarnya.

Ia pun mengatakan bahwa pembinaan ideologi telah diatur dalam undang-undang, pembentukan norma dan hukum pengawasannya akan lebih luas dan representative dikarenakan melibatkan DPR dan masyarakat jika dibandingkan hanya diatur dala Peraturan Presiden (perpres).

“Cara pengaturan lewat undang-undang seperti ini diharapkan dapat menghindarkan diri dari praktek pembinaan ideologi Pancasila di era Orde Baru dulu yang bersifat top down dan indoktrinatif tanpa ruang partisipasi masyarakat luas,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here