Media sosial (medsos) dihebohkan dengan dugaan surat rahasia PDIP terkait seleksi dan rekrutmen koordinator program keluarga harapan (PKH) tingkat kabupaten/kota.
Surat rahasia PDIP itu dibagikan oleh pegiat media sosial Enggal Mukty melalui akun Twitternya, @EnggalPMT, yang bermuatan pesan “Wuuuihhhh dapat mainan apalagi nih?,”
Surat rahasia tersebut ditujukan kepada para DPC PDI Perjuangan di masing-masing kabupaten/kota.
“Sehubungan dengan rencana pelaksanaan rekrutmen dan seleksi koordinator kabupaten/kota PKH tahun 2020 secara offline yang dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka bersama ini DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan (daftar terlampir) untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator tersebut,” demikian isi surat rahasia itu.
Dikatakan, peserta yang akan mengikuti seleksi dan rekrutmen harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam surat Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
Padahal, tidak ada salahnya jika kader partai ikut mendaftar menjadi koordinator PKH. Hal tersebut bisa menguntungkan PKH, pasalnya kelancaran program untuk kerakyatan penyebaranya bisa tepat sasaran, lalu, dimana masalahnya?
