Beranda Berita DPRD DKI Bantah Terima Upah Rp 8,8 Miliar, Ketua Fraksi PDIP: Saya...

DPRD DKI Bantah Terima Upah Rp 8,8 Miliar, Ketua Fraksi PDIP: Saya Bertanggung Jawab Dunia Akhirat

49
0

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono membantah kabar yang menyebut para anggota dewan bakal mendapat gaji Rp 8,8 miliar per tahun pada 2021 mendatang. Bahkan, politisi senior ini berani bersumpah dan siap bersaksi dunia dan akhirat.

“Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat bahwa itu tidak benar kalau gaji DPRD DKI Rp 8,8 miliar,” ucapnya

Menurutnya, gaji para anggota dewan ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan/Anggota DPRD. Dengan demikian, gaji anggota dewan tak bisa diutak-atik semaunya tanpa persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Besaran angka itu yang menentukan bukan dewan. Besarannya sudah diatur, enggak mungkin kita melampaui aturan,” tuturnya.

Isu kenaikan upah legislator Kebon Sirih ini menjadi polemik setelah PSI getol menyuarakan penolakan terhadap anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI 2021 senilai Rp 888 miliar. Gembong pun menantang PSI untuk membuka sumber data yang menyebut anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI 2021 mencapai Rp 888 miliar.

Pasalnya, sampai saat ini belum ada angka final dalam RKT DPRD DKI 2021.

“Kegaduhan ini terjadi karena PSI bicara angka. RKT itu bicara rencana kerja, rencana kerja itu outputnya adalah narasi kegiatan. Tetapi oleh PSI dijadikan angka. Angka itu sumbernya dari mana?,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Seperti diketahui, berdasarkan dokumen yang beredar di media sosial, anggaran RKT DPRD DKI 2021 mencapai Rp 888.681.846.000. Bila dibagi dengan 106 anggota DPRD DKI, maka setiap anggota dewan bakal mendapatkan upah Rp 8.383.791.000 dalam setahun dari pendapatan langsung, tidak langsung, dan kegiatan.

Adapun anggaran RKT DPRD DKI 2021 naik pesat dibandingkan tahun ini yang hanya Rp 152.329.612.000. Kenaikan anggaran yang cukup fantastis ini pun ditolak oleh PSI melalui Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta.

Sebab, pandemi Covid-19 yang melanda sejak Maret lalu telah membuat masyarakat kesulitan ekonomi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here