Beranda Berita Hasto: Wali Kota Cilegon Langgar Ideologi, Konstitusi, HAM

Hasto: Wali Kota Cilegon Langgar Ideologi, Konstitusi, HAM

161
0

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut Wali Kota Cilegon Helldy Agustian telah melanggar prinsip-prinsip ideologi, konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM) lantaran ikut menandatangani penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kelurahan Geram, Grogol, Kota Cilegon, Banten.

Menurut Hasto, Pasal 29 Ayat (2) UUD RI menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

“Jadi apa yang dilakukan walikota itu adalah bentuk pelanggaran serius terhadap konstitusi,” ungkap Hasto, Senin (12/9).

Selain soal hak konstitusi, Hasto juga menilai Wali Kota Cilegon Helldy Agustian telah melanggar hak asasi, Ideologi Pancasila, dan hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif.

“Mestinya Wali Kota Cilegon itu tidak berlaku diskriminatif. Apalagi menghalang-halangi pendirian tempat ibadah. Itu artinya sama menghalang-halangi orang untuk beribadah,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Hasto, DPP PDI Perjuangan telah menugaskan DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten untuk turun langsung ke Cilegon untuk menyerap informasi dan mencarikan solusi atas kasus penolakan gereja tersebut.

“Ini cukup serius, dan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memberi atensi terkait kasus ini. Dan saya sudah menugaskan DPD Banten agar segera turun membantu menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

Mendapati penugasan partai itu, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Banten, Ananta Wahana dan jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Banten melakukan pertemuan dengan Pengurus dan Panitia Pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Istana Cilegon, Senin (12/9) sore.

Ananta menyampaikan, bahwa pertemuan itu sebetulnya adalah ketiga kalinya setelah kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon mencuat.

“Hari ini kita menindaklanjuti instruksi Ibu Megawati Soekarnoputri melalui Sekjen Pak Hasto. Karena penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha ini menjadi perhatian betul Ibu Ketua Umum,” jelasnya.

Menurut Ananta, pelanggaran terhadap Ideologi Pancasila oleh Wali Kota Cilegon karena bertentangan dengan makna dari Sila Kesatu yang pada prinsipnya menegaskan, bahwa bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhan-nya sendiri.

“Jadi jelas kemerdekaan dalam menjalankan ibadah itu merupakan prinsip-prinsip yang harus ditegakan sesuai dengan ideologi Pancasila,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here