Beranda Uncategorized Menkumham Bantah UU Cipta Kerja Akibatkan Resentralisasi

Menkumham Bantah UU Cipta Kerja Akibatkan Resentralisasi

59
0

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly membantah adanya UU Cipta Kerja yang mengakibatkan penarikan otonomi daerah oleh pemerintah pusat atau resentralisasi.

Dirinya menjelaskan yang terjadi ialah pemerintah daerah diberi batas waktu dalam memproses perizinan daerah.

“Tidak dihilangkan (kewenangan daerah). Diberi waktu perizinan tetap ada di daerah yang sesuai dengan kewenangannya, tetapi diberi batas, perlu diberi batas waktu. Kalau tidak jalan ya memang harus ditarik di pusat tentu dengan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK),” ujar Yasonna Laoly

Ketentuan tersebut tidak melanggar konstitusi yang menyatakan presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah merupakan desentralisasi dari pemerintah pusat oleh presiden.

Namun, agar perizinan di daerah berjalan lebih cepat, ia menyebut presiden mempunyai diskresi pemerintahan untuk menarik permohonan izin demi kepentingan jalannya pemerintahan.

Selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM mengatakan, semua masukan dan catatan fraksi-fraksi di DPR RI terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dibahas dan tidak ada yang dikesampingkan.

“Masukan-masukan baik dari fraksi-fraksi semua dibahas, semua terbuka,” ujar Yasonna.

Yasona menolak apabila pembahasan UU Ciptaker disebut tertutup dan terkesan eksklusif karena yang terjadi, menurutnya, justru yang terbuka dengan semua masukan diterima dalam pembahasan yang dilakukan secara daring.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here