Pasca ditetapkannya Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna menjadi tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek rumah sakit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna diketahui adalah Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal ini tak luput dari perhatian Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (Jabar) Ono Surono.
Atas kasus dugaan korupsi yang menjerat kader sekaligus Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, ditegaskan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (Jabar) Ono Surono, bahwasannya harus menjadi sebuah pelajaran bagi seluruh kepala daerah, khususnya dari PDI Perjuangan agar tidak melakukan hal serupa.
“Catatan saya bagi kepala daerah baik PDIP dan semua dan masalah Pak Ajay ini harus menjadi pelajaran, bahwa terkait dengan permainan proyek itu ya harus didudukkan pada peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Ono Surono, Sabtu 28 November 2020.
Selain menjadi Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cimahi.
Ono Surono mengatakan, DPD PDI Perjuangan Jabar menyerahkan proses hukum pada aparat yang berwenang dan tidak akan memberikan advokasi untuk Ajay Muhammad.
“Jadi PDIP tidak pernah kenal advokasi untuk pelaku tersangka korupsi, jadi selama ini tidak ada dan tidak pernah ada advokasi,” tandasnya.
Ono Surono menuturkan permasalahan hukum yang menjerat Ajay Muhammad Priatna itu bukan terkait APBD dan tidak terkait dengan proyek negara serta tidak terhubung dengan uang rakyat. Ajay terlibat masalah hukum dalam hal pembangunan rumah sakit swasta di Kota Cimahi.
Lebih lanjut Ono Surono mengatakan kasus hukum yang membelit Ajay Muhammad Priatna tentunya ini menjadi duka bagi PDIP Jabar.
“Dan, Pak Ajay tidak makan uang rakyat. Istilahnya kita tergelincir di jalan yang rata, tergelincir saya yakinkan mudah-mudahan tidak ada uang rakyat yang dimakan atau merugikan APBD,” ujar dia lagi.
“Kalau pun itu memang suatu kesalahan memang harus diakui itu sebuah kesalahan ketidaktahuan Pak Ajay semoga ke depan tidak ada kejadian serupa,” kata dia lagi.
Ketika ditanyakan tentang sanksi seperti pemecatan, Ono Surono menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan tersebut, karena pemecatannya merupakan kewenangan dari DPP PDI Perjuangan
