Beranda Berita PDI Perjuangan Apresiasi Perjuangan Buruh Gelar Aksi May Day Namun Harus Tetap...

PDI Perjuangan Apresiasi Perjuangan Buruh Gelar Aksi May Day Namun Harus Tetap Disiplin Prokes

9
0

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Ananta Wahana mengapresiasi dan mempersilahkan perjuangan para buruh dari berbagai serikat yang turun kejalan berdemontrasi untuk menyuarakan aspirasinya saat Hari Buruh Internasional (May Day) siang ini.

“Demo skala terbatas dan skala besar yang terjadi tiap tahun di hari buruh harus kita apresiasi sebagai bagian dari demokrasi dan hak tenaga kerja kita untuk menentukan nasibnya,” kata Ananta Wahana di Jakarta, Sabtu (01/05/2021).

Kendati demikian, Ananta kembali mengingatkan agar saat berunjuk rasa. Para buruh tetap mematuhi protokol kesehatan. Mengingat, sampai saat ini Pandemi Covid-19 belum berakhir.

“Ada bebebrapa catatan yang harus diperhatikan, Pertama, Demonstrasi 1 Mei (May Day) ini jangan sampai menimbulkan penularan covid di saat kita semua sedang berjuang menurunkan angka penularan covid-19,” kata Ananta.

Kedua, lanjut Ananta, apabila fokus utama tuntutan demontrasi para buruh adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), Dia mempersilahkan para buruh untuk memberikan kiritik dan masukan-masukan yang sifatnya membangun.

“Kalau yang menjadi fokus demo adalah Undang-undang Cipta Kerja, hal ini akan dicatat oleh kami di DPR RI sebagai masukan konstruktif,” kata Wakil rakyat asal Banten III ini.

Ditegaskan Ananta, materi tuntutan yang disampaikan Para buruh, semestinya berdasarkan fakta dan bukan hoax.

Ananta mencontohkan, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tidak disebutkan upah minimum turun, akan tetapi sebaliknya.

“Malah di 6 Pasal (Pasal 88 A, B, C, D dan Pasal 90 A, B) diatur soal jaminan upah dan kenaikan upah buruh mengikuti aturan pemerintah daerah dan pusat,” kata dia.

Selain itu, lanjut anak Buah Megawati Soaekarno Putri ini, Hak buruh terkait dengan pesangon juga tidak dihilangkan. “Soal pesangon jg tidak dihilangkan. Di pasal 156 justru diatur jaminan pesangon dan jaminan kalau kehilangan pekerjaan,” ujar dia.

“Selanjutnya, Soal jaminan pekerjaan yang katanya bisa dipecat kapanpun, ini juga tidak berdasarkan fakta. Faktanya di pasal 89 dan 90 diatur bahwa buruh tidak bisa di PHK secara sepihak,” kata Ananta.

Atas dasar itu, Ananta memandang bahwa Negara Indonesia masih memberikan perhatian khusus kepada kaum buruh.

“Faktanya, lewat Undang-undang Cipta Kerja, buruh mendapatkan tambahan jaminan keselamatan kerja, jaminan kesehatan, jaminan keluarga, dan jaminan kehilangan pekerjaan,” ujar dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here