Beranda Berita Pilkada Serentak, Pilihan Terbaik dalam Keadaan Terburuk

Pilkada Serentak, Pilihan Terbaik dalam Keadaan Terburuk

95
0

Pelaksanaan Pilkada pada Desember mendatang ditengah pandemic adalah suatu pilihan baik ditengan keadaan yang buruk. Di situasi seperti saat ini, mengharuskan adanya Batasan-batasan dalam berkegiatan, namun bukan hal baik juga jika Pilkada ditunda lagi.

“Saya dapat mengerti dan memahami suasana kebatinan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tetap melangsungkan 270 Pilkada untuk digelar serentak pada 9 Desember 2020,” kata politisi PDIP, Arteria Dahlan.

Arteria pun memahami keputusan yang diambil untuk melanjutkan sisa tahapan Pilkada, mengingat hingga saat ini di semua negara belum dapat memastikan kapan pandemi Covid-19 ini akan selesai. Sedangkan di sisi lain, negara perlu menjamin hak konstitusional rakyat yakni hak memilih maupun dipilih serta dalam aspek pemerintahan negara wajib memastikan bahwa masa jabatan seorang kepala daerah tidak boleh berkurang atau berlebih walau satu detik pun.

“Dengan demikian sikap pemerintah bersama DPR dan KPU serta Bawaslu untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan penegakan disiplin disertai dengan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggar wajib kita apresiasi. Sudah terbukti pemerintah sangat serius untuk dapat menghadirkan Pilkada yang sehat, bermartabat, dan aman melalui penyiapan regulasi aparatur maupun sarana dan prasarana pemilu dalam pandemi Covid,” tuturnya.

Namun hingga saat ini, baik regulasi, stake holder maupun aparatur Pilkada dan manajemen kepemiluan telah dikonstruksikan untuk menghadapi situasi Pemilu di masa pandemic. Dan justru akan menimbulkan masalah baru baik secara sosial, politik, ekonomi, kesehatan, maupun demokrasi tatkala Pilkada itu ditunda. Waktu adalah substansi dari Pilkada. Artinya perubahan jadwal pemungutan dan perhitungan suara akan sangat menentukan terpilihnya pasangan calon.

“Bisa saja apabila pilkada digeser satu bulan, seminggu, atau satu hari pun akan menentukan keterpilihan salah satu pasangan calon, karena hal tersebut berkaitan dengan strategi pemenangan, konfigurasi politik yang tengah berlangsung. Oleh karena itu penegasan pemerintah bersama DPR terkait penetapan tanggal 9 Desember harus kita apresiasi, paling tidak dalam aspek kepastian hukum pelaksanaan pilkadanya” ujarnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here