Beranda Berita PSBB Pengetatan, Kuat di Retorika Lemah di Operasional

PSBB Pengetatan, Kuat di Retorika Lemah di Operasional

79
0

Politikus PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai bahwa pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pengetaatan yang kini diterapkan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak senin 14 September hingga pekan kedepan hanyalah retorika semata namun dalam hal pelaksanaannya masih berantakan.

PSBB ini ditempuh untuk lebih mengendalikan angka penularan Covid-19 yang semakin meningkat.

“Kebijakan yang diambil dalam PSBB fase II tidak seperti yang diharapkan. Lebih kuat retorikanya daripada operasionalnya,” kata Gilbert

Epidemiologis sekaligus mantan wakil rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini menyebut seharusnya PSBB pengetatan yang diterapkan sekarang ini dibedah secara ilmiah. Kegagalan pada masa transisi yang berbuntut meroketnya kasus corona di Ibu Kota perlu dilakukan. Anies, kata Gilbert, belum sampai pada titik itu.

“Sejak awal kita berharap dipetakan atau dibedah persoalan kenapa terjadi lonjakan atau kegagalan PSBB Transisi, dan diberikan solusi yang tepat. Disini pendekatan ilmiah perlu,”ucapnya.

Menurut Gilbert, salah satu contoh pengetatan PSBB hanya kuat di retorika saja, tidak ada pengawasan kepada warga yang bebas keluar masuk Jakarta. Memang pada PSBB kali Pemprov DKI tidak lagi menerapkan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) sebagaimana yang diterapkan pada PSBB awal.

“Sebagai contoh, seharusnya bukan cuma warga DKI yang dikurangi mobilitasnya tetapi juga yang masuk ke DKI,” ungkapnya

Selanjutnya, sosialisasi dan penyadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan hanya dilakukan di jalan besar saja, yang dimana seharusnya lebih di samaratakan bahkan hingga ke kawasan padat penduduk.

“Sosialisasi semakin beratnya wabah seharusnya bukan di jalan besar, tetapi di pasar dan gang-gang pada kelompok masyarakat yang tidak bermedsos, baca berita atau nonton TV. Pengguna jalan besar umumnya sudah mengerti dan sadar,”tegasnya.

Harus diakui, PSBB kali ini memang tidak seketat PSBB awal yang diterapkan pada awal April 2020 lalu. Selain tidak mewajibkan SIKM kali ini Anies Baswedan juga tidak menutup rumah ibadah. Padahal pada masa transisi penularan corona merebak hingga ke lingkungan tempat ibadah. Banyak ditemukan pusat penyebaran wabah mematikan itu disana.

Kendaraan online pun masih diperbolehkan mengangkut penumpang dan perkantoran tidak semuanya ditutup dan beroperasi tidak seperti PSBB tahap awal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here