Beranda Berita Said Abdullah Minta Pemerintah Waspada Aksi Penimbunan Bahan Pangan

Said Abdullah Minta Pemerintah Waspada Aksi Penimbunan Bahan Pangan

150
0

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengimbau pemerintah untuk mengantisipasi aksi penimbunan bahan pangan. Terlebih, tidak lama lagi masyarakat Indonesia akan memasuki bulan suci Ramadan pada Maret 2023 mendatang.

Said menjelaskan beberapa waktu lalu sejumlah kementerian dan lembaga menemukan indikasi penimbunan bahan pangan. Beberapa hari lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendapati indikasi penimbunan minyak goreng jenis MinyakKita, yakni jenis minyak goreng curah yang telah bungkus dalam kemasan.

“Tidak tanggung tanggung, indikasi penimbunan ini mencapai 500 ton. Pasokan MinyakKita juga mulai surut di pasaran, dan harganya mulai merangkak naik. Gawat jika kita menghadapi situasi seperti tahun lalu, kelangkaan minyak goreng, dan antrean di mana-mana,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/2/2023).

Said menuturkan indikasi penimbunan bahan pangan juga ditemukan oleh Kepala Bulog Budi Waseso dalam sidaknya pada 3 Februari lalu. Dalam sidak itu, Budi menemukan dugaan pencampuran beras Bulog dengan merek lain di Gudang Food Station. Tak hanya itu, ia juga menemukan harga beras Bulog yang seharusnya maksimal Rp 8.900 melonjak hingga Rp 12 ribu per kilogram di Pasar Induk Cipinang.

“Kita berharap kasus kasus serupa tidak berulang terus atas praktik penimbunan, pengoplosan, dan praktik curang lainnya atas tata kelola pangan strategis rakyat. Bulan depan, Maret 2023 kita sudah memasuki bulan suci Ramadhan, disusul dengan lebaran Idul Fitri. Seperti kebiasaan tahun tahun sebelumnya, di Bulan Ramadan dan Lebaran konsumsi terhadap bahan pangan pokok meningkat,” ucapnya.

Said mengatakan Indonesia saat ini juga telah memasuki tahun politik. Karenanya, pemerintah harus semakin waspada menghadapi menanggapi persoalan pangan. Jangan sampai oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan isu tersebut untuk menyulut kerusuhan sosial di tahun yang ‘kritis dan sensitif’ ini.

“Persoalan pangan adalah persoalan hajat hidup orang banyak. Sangat gampang menjadikannya sebagai komoditas untuk menyulut kerusuhan sosial. Karena itu segenap jajaran Kementerian, dan Lembaga (K/L) yang berwenang dan berkaitan sektor pangan harus memiliki pemahaman atas kerentanan ini,” katanya.

5 Hal Pokok Fokus Perhatian Pemerintah

Said menyampaikan ada beberapa hal pokok yang bisa menjadi atensi pemerintah dalam menanggapi aksi penimbunan bahan pangan.

Pertama, menyeret para pelaku penimbunan atau pengoplosan produk yang tidak sesuai ketentuan aturan ke meja hijau. Menurutnya, hal ini dapat menunjukkan kewibawaan pemerintah di depan hukum dan membangkitkan efek jera terhadap para pelaku.

Kedua, sambung Said, para pemangku kepentingan yakni Kementan, Kemendag, Kemeneg BUMN, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog harus bersinergi dan mengacu pada data yang sama (one data). Hal ini guna mencegah selisih paham soal data bahan pangan seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

“Tahun lalu Kementan berpandangan cadangan beras nasional cukup, namun Bulog melihat stok beras nasional tidak mencukupi, itu sebabnya Bulog impor beras akhir tahun lalu. Polemik ini kontraproduktif, dan sebaiknya sinergi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Ketiga, pemerintah telah menetapkan sebelas bahan pangan rakyat yang menjadi acuan ketahanan pangan nasional, yakni beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabe, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam.

“Menjaga ketahanan pangan sebagaimana yang dimaksud di atas adalah mengamankan harga di tingkat produsen dan konsumen, mengelola cadangan pangan pemerintah, penyediaan dan pendistribusian pangan, mengembangkan industri berbasis pangan, dan pergudangan, serta kegiatan importasi pangan,” jelas Said.

Lebih lanjut, Said mengatakan Presiden Joko Widodo melalui Perpres No 48 tahun 2016 telah menugaskan Perum Bulog untuk menjaga ketahanan pangan terkhusus terhadap beras, jagung dan kedelai.

“Untuk menjaga ketahanan pangan atas gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabe, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam Menteri Perdagangan bisa menugaskan BUMN selain Bulog, atau tetap melalui Perum Bulog,” tuturnya.

Said menegaskan untuk memastikan ketahanan pangan, pemerintah hendaknya mempersiapkan produksi pangan dalam negeri secara memadai, dan menghindari impor.

“Impor pangan kita lakukan hanya karena gagal panen atau karena produksi dalam negeri belum mencukupi karena masih minimnya lahan produksi,” lanjutnya.

Keempat, Kementan, Kemendag, Badan Pangan dan Bulog perlu mewaspadai pengaruh harga komoditas pangan nasional yang cenderung naik akibat perang antara Rusia dan Ukraina yang belum kunjung berakhir.

Said menyebut meski kenaikan harga komoditas pangan dunia saat ini tidak setinggi pertengahan tahun lalu, pemerintah perlu mewaspadai pengaruh kenaikan harga komoditas pangan. Sebab, kenaikan harga itu berpotensi menjadi beban keuangan negara lantaran disparitas harga impor dengan harga eceran tertinggi (HET) sebagai penetapan harga untuk stabilisasi harga pangan rakyat.

Kelima, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memberi peringatan akan ancaman La Nina. Untuk itu, pemerintah tahun ini bersiap untuk mengantisipasi musim kering yang panjang.

Said menerangkan musim kering yang panjang berpotensi mengoreksi produksi pangan nasional, khususnya beras. Peringatan dini dari BMKG harus menjadi acuan bagi pemerintah untuk memitigasi risiko La Nina, terutama dalam memperbaharui strategi menjalankan agenda ketahanan pangan.

“Saya berkeyakinan bila langkah langkah tersebut dijalankan dengan baik, dan sinergi antar K/L dan pemda berjalan dengan baik, persoalan pangan nasional tidak akan menjadi masalah bagi rakyat di tahun tahun mendatang,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here