Beranda Berita Terungkap! Dewan Pers Dikuasai Orangnya SBY, Pemberitaan Terkait RUU Ciptaker Telah Dikondisikan

Terungkap! Dewan Pers Dikuasai Orangnya SBY, Pemberitaan Terkait RUU Ciptaker Telah Dikondisikan

163
0

Maraknya pemberitaan provokatif belakangan ini yang menyerang langsung DPR RI, Pemerintahan Presiden Jokowi, termasuk narasi-narasi yang mendeskreditkan Ketua DPR RI, Puan Maharani yang berasal dari PDIP ternyata memang diduga sudah dikondisikan secara apik oleh kelompok Cikeas melalui perpanjangan tangan mereka, mantan Mendikbud di era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Mohammad Nuh.

Patut diketahui, Mohammad Nuh kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pers yang bertanggung jawab dalam menjaga etika jurnalistik di Indonesia. Tapi sangat disayangkan, latar belakang Mohammad Nuh yang sangat dekat dengan Cikeas, yakni SBY mengindikasikan adanya konflik kepentingan di tubuh Dewan Pers saat ini. Sehingga wajar saja publik menilai pemberitaan-pemberitaan terkait RUU Ciptaker belakangan ini terlihat sangat jelas keberpihakannya kepada kepentingan politik Partai Demokrat untuk menunggangi isu penolakan RUU Ciptaker.

Misalnya saja berbagai statemen provokatif dari beberapa elit Demokrat, hingga pemberitaan provokatif yang menyudutkan DPR RI dengan cara memelintir pernyataan beberapa anggota DPR RI. Misalnya saja CNN dan Detik memelintir keterangan Willy Aditya yang sebenarnya mengatakan bahwa proses tahapan Panitia Kerja RUU Ciptaker sudah berjalan sejak April 2020, diawali dengan dibentuknya Panitia Kerja oleh Badan Legislasi DPR RI. Secara jelas Willy mengatakan bahwa Panja RUU Ciptaker sudah mulai bekerja tepatnya sejak April 2020. Namun sayangnya, media-media seperti CNN Indonesia, Detik dan sebagainya malah memelintir pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa proses pengerjaan RUU Ciptaker dilakukan secara tiba-tiba dan dimulai pada 08 September 2020 lalu. Lantas, dengan adanya pelanggaran etika jurnalistik seperti ini, Dewan Pers sampai saat ini bungkam!

Tidak hanya itu, pemberitaan yang secara langsung menyerang Presiden Joko Widodo juga sangat jelas dilakukan oleh beberapa media belakangan ini. Dengan membangun narasi provokatif bahwa Presiden Joko Widodo lah orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas disahkannya UU Ciptaker. Padahal, pengesahan RUU Ciptaker itu sendiri dilakukan melalui rapat paripurna DPR RI, dan lagi-lagi narasi pemberitaan provokatif itu tidak melalui proses verifikasi langsung ke pemerintah, dan lagi-lagi referensinya adalah para elit di Partai Demokrat.

Lantas, jelas sekali memang, Partai Demokrat memiliki kepentingan besar dibalik kericuhan aksi penolakan RUU Ciptaker ini, selain bermain di lapangan, mereka juga kini sedang menguasai media pemberitaan untuk memprovokasi masyarakat melalui perpanjangan tangan mereka, yaitu Ketua Dewan Pers itu sendiri, Mohammad Nuh. Bisa jadi juga, aksi ini juga sudah direncanakan jauh-jauh hari, dengan mempersiapkan Mohammad Nuh sejak lama untuk menjadi Ketua Dewan Pers, hingga akhirnya hari ini, perannya benar-benar dijalankan di lembaga pers yang paling dihormati tersebut.

Ternodanya Dewan Pers akibat praktek politik kotor yang dijalankan Partai Demokrat hari ini melalui kaki tangannya Cikeas, Mohammad Nuh, harus segera kita akhiri. Pemerintah dalam hal ini harus bertindak tegas untuk segera mencopot Mohammad Nuh dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pers karena sudah terindikasi memanfaatkan jabatannya untuk memprovokasi masyarakat melalui pemberitaan-pemberitaan provokatif yang mengancam stabilitas Negara. Dewan Pers yang harusnya menegur pemberitaan-pemberitaan seperti itu, malah terkesan membiarkan, atau malah memang sudah mendesainnya? Siapa yang tahu kan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here