Beranda Uncategorized Terungkap! Inilah sederet Fakta Yang Terdapat Pada Omnibus Law RUU...

Terungkap! Inilah sederet Fakta Yang Terdapat Pada Omnibus Law RUU Cipta Kerja

189
0

Istilah Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk pertama kali dimunculkan oleh Presiden Joko Widodo yang saat itu mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi omnibus law. Kedua undang-undang tersebut yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Omnibus Law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti dan atau mencabut ketentuan dalam Undang-Undang ataupun mengatur ulang beberapa ketentuan dalam UU kedalam satu UU (Tematik).

Terdapat hoax yang beredar yang membuat berbagai pihak menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. RUU tersebut ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Nah agar tidak salah mengartikan Omnibus Law tersebut, Mari kita kupas satu persatu hoax dan fakta sebenarnya agar semuanya jelas.

1. Hoax: Uang pesangon akan hilang dalam RUU Cipta Kerja

Faktanya : Uang pesangon tidak akan dihilangkan, dan tetap ada

BAB IV: KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 156 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003: Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

2. Hoax: Dalam RUU Cipta Kerja UMP, UMK, UMSP akan dihapuskan

Faktanya: Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada

BAB IV: KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 88C UU 13 Tahun 2003: (Ayat 1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman.
(Ayat 2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.

3. Hoax: Upah buruh dihitung per jam

Faktanya: Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil.

BAB IV: KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 88B UU 13 Tahun 2003: Upah ditetapkan berdasarkan:
a. satuan waktu; dan/atau
b. satuan hasil.

4. Hoax: Semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi

Faktanya: Hak cuti tetap ada.

BAB IV: KETENAGAKERJAAN – – Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 79 UU 13 Tahun 2003:
(Ayat 1) Pengusaha wajib memberi:
a. waktu istirahat; dan
b. cuti.
(Ayat 3) Cuti yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.

(Ayat 5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

5. Hoax: Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup

Faktanya: Outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya.

BAB IV: KETENAGAKERJAAN – Pasal 89 Tentang perubahan terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003: Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Nah, jadi seperti itulah teman-teman tentang Hoax dan Fakta dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebelum mendapatkan informasi, sebaiknya kita pastikan dulu kebenarannya agar tidak menimbulkan kekeliruan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here