Suhu politik di Surabaya meningkat di tengah tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020. Sekjen PDI- Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, akibat suhu politik yang meningkat, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi korban intimidasi.
“Ada politik intimidasi di Surabaya. Bu Risma menjadi korban politik intimidasi,” kata Hasto usai konsolidasi dengan pengurus DPC PDI-P Surabaya
Hasto menjelaskan, bentuk intimidasi itu seperti tuduhan pembohongan publik yang dialamatkan kepada wali kota perempuan itu.
Lalu, ada tudingan Wali Kota Surabaya dua periode itu melanggar netralitas pilkada.
Bagi Hasto, intimidasi itu menandakan adanya kepanikan kelompok tertentu terhadap tingginya hasil survei elektoral pasangan calon yang didukung PDI-Perjuangan di Surabaya.
“Adanya intimidasi menunjukkan bahwa pasangan Eri Cahyadi-Armuji lebih diterima oleh publik,” ujarnya.
Hasto menyebutkan, Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri percaya masyarakat Surabaya cerdas dan egaliter.
Sehingga, bentuk intimidasi yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab tak bakal laku di Surabaya.
“Rakyat Surabaya ini cerdas dan egaliter, jadi politik intimidasi tidak laku di Surabaya,” tegasnya.
Beberapa waktu terakhir Risma dilaporkan ke Bawaslu Kota Surabaya oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) karena terlibat aktif dalam sebuah kampanye daring.
Risma juga dilaporkan ke sentra Gakkumdu karena dituding melakukan kebohongan publik. Kebohongan publik yang dimaksud karena Risma menyebut calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi adalah anaknya.
