Anggota DPR asal PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Pareira menyatakan, jawaban Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara atas pertanyaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait keterlibatan Kepala KSP Moeldoko dalam kasus upaya mengudeta Partai Demokrat dinilai sangat tepat.
“Melalui Mensesneg presiden menjawab bahwa urusan KLB adalah urusan internal rumah tangga PD. Sehingga dengan jawaban tersebut gagalah upaya PD untuk menarik-narik, seolah-olah pemerintahan Jokowi mempraktikan politik intervensi pemerintah pada parpol sebagaimana upaya framing opini Jokowi mempraktikan politik intervensi Orde Baru (Orba) pada kasus PD yang dikembangkan oleh Andi Malarangeng dalam beberapa diskusi di media elektronik,” ujarnya.
Andreas menuturkan, dari kasus ini sebenarnya beberapa pelajaran bisa diambil. Pertama, urusan internal parpol seharusnya jangan dibawa ke ruang publik. Dia melihat, tidak ada manfaatnya, justru hanya mencerminkan kerapuhan kepemimpinan internal parpol.
Kedua, framing opini yang di luar konteks nampaknya tidak laku lagi menjadi jualan politik. Masyarakat dan media semakin kritis sehingga menempatkan framing opini seperti halnya menyejajarkan Pemerintah Jokowi dan rezim Orde Baru, terasa aneh dan tidak masuk diakal publik.
“Masyarakat tentu berharap parpol lebih profesional lagi sehingga siapapun atau apapun parpolnya ke depan pandai-pandailah mengelola rumah tangga masing-masing sehingga energi bangsa bisa lebih terkonsentrasi menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang lebih besar yang sedang dihadapi,” tandasnya.
