Calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo berjanji melanjutkan program bantuan sosial jika terpilih dalam Pemilu 2024. Pasalnya, bansos menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin.
Selama ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk berbagai bansos, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga bantuan langsung tunai (BLT). Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tak pernah kurang dari Rp200 triliun dalam sepuluh tahun terakhir.
Bahkan, nilai anggaran perlinsos selalu tembus di atas Rp400 triliun sejak 2020-2023. Pada 2023, misalnya, Kemenkeu mencatat, realisasi anggaran perlinsos mencapai Rp443,5 triliun.
Walau nilainya besar, Ganjar menyebut program bansos yang selama ini disalurkan belum tepat sasaran. Banyak masyarakat yang masuk dalam kategori penerima malah tidak mendapatkan bansos.
Di samping itu, Ganjar menilai, terlalu banyak kartu yang harus dipegang masyarakat untuk mengakses bantuan. Hal itu, lanjutnya, merepotkan masyarakat ketika harus mengakses berbagai program pemerintah.
Atas dasar itu, Ganjar akan membuat program KTP Sakti. Program itu akan menyatukan berbagai program bansos yang sudah ada hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan UMKM.
Selain itu, KTP Sakti akan mengintegrasikan data masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bansos. Alhasil, penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran.
“Kita tertibkan lagi (data penerima bantuan). Cukup dengan KTP, insyaAllah panjenengan dapat bantuan,” kata Ganjar.
Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu berjanji untuk mendorong digitalisasi untuk mempercepat birokrasi dalam penyaluran bansos. Dirinya pun berkomitmen untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh birokrasi.
Dengan adanya KTP Sakti, semua data akan terintegrasi dan pelayanan masyarakat akan dilakukan lebih cepat dan transparan. “Program KTP Sakti itu adalah solusi yang konkrit untuk menjamin pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Program ini turunan dari konsep Sat Set (Satu Set Data) dan Tas Tes (Tuntas, Akurat, dan Sederhana) untuk menyederhanakan proses administrasi dan memastikan kelancaran layanan publik di seluruh Indonesia,” tegas Ganjar.
