Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mengatakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi dengan melibatkan TNI-Polri dinilai Gagal. Sebab, sebelum TNI-Polri terlibat hanya sedikit masyarakat yang patuh. Dan mereka yang patuh mayoritas korban dari mereka yang tidak mematuhi PSBB tersebut (positif covid-19). Di sisi lain, kegagalan itu akibat dari ketidaktegasan Anies Baswedan dan terkesan kurang serius.
Sebab, sebelum TNI-Polri terlibat hanya sedikit masyarakat yang patuh. Dan mereka yang patuh mayoritas korban dari mereka yang tidak mematuhi PSBB tersebut (positif covid-19). Di sisi lain, kegagalan itu akibat dari ketidaktegasan Anies Baswedan dan terkesan kurang serius.
“Barulah setelah Pemprov melibatkan TNI Polri, diikuti keluarnya Perda Covid-19 lalu masyarakat jadi patuh,” ungkap Gilbert
Inisiasi Peraturan Daerah (Perda) Covid sendiri, kata Gilbert, berasal dari DPRD DKI. Kemudian, setelah pelibatan TNI Polri pengawasan menjadi ketat. Dia pun mencontohkan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang langsung menurun. Sebab, berdasarkan data tingkat kepatuhan masyarakat dan angka terkonfirmasi positif menurun drastis.
“Sikap gubernur yang diskriminatif dalam izin kerumunan, malah terkesan memfasilitasi juga membuat kasus Covid-19 mulai meningkat,” katanya
“Sikap diskriminatif ini menimbulkan rasa percaya masyarakat kepada gubernur hilang. Padahal masyarakat membayar sangat mahal untuk berkorban dan mematuhi,” ujarnya.
Dengan mengunjungi Habib Rizieq Shihab yang seharusnya diisolasi, tambah dia lagi, Anies terkesan mengabaikan Pergub dan Perda Covid-19 serta melecehkan masyarakat yang selama ini mematuhinya.
“Lebih baik fokus mengatasi persoalan di DKI, introspeksi dan tidak melecehkan masyarakat biasa. Sedikit pun tidak terdengar penyataan maaf kepada masyarakat,” pungkasnya.
