BLITAR – Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto menaruh perhatian pada kasus Penyakit Kuku dan Mulut (PMK). Terlebih Hari Raya Idul Adha sudah dekat, jatuh pada 10 Juli 2022, diharapkan ada aksi nyata dari Pemerintah Kabupaten Blitar menanggulangi keresahan warga yang hendak berkurban sapi atau kambingnya.
Ketua DPRD minta Dinas Peternakan Kabupaten Blitar yang dalam hal ini mempunyai satgas PMK membentuk sebuah posko-posko di tengah masyarakat. Posko ini berisi pusat edukasi, sosialisasi, juga sarana pencegahan atau pengobatan. Yang nantinya didirikan bisa di kecamatan-kecamatan atau bahkan di tingkat kelurahan atau desa-desa.
“Kita kemarin ke dinas peternakan tujuannya ya untuk menanyakan PMK ini sekaligus berharap secepatnya ada aksi supaya masyarakat tentram karena pemerintah hadir. Caranya salah satunya dengan posko tadi, yang disini dinas menyiapkan tenaga ahli sehingga bila ada warga yang sapinya sakit PMK bisa diberi penjelasan semisal diberi obat tahu takarannya berapa,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, Kamis (7/7/2022).
Menurut Suwito, wabah PMK ini sifatnya hampir sama dengan wabah Covid-19 yang juga disebabkan oleh virus. Demikian pun dengan hewan ternak apakah itu sapi atau kambing yang terkena PMK bisa disembuhkan dengan bantuan obat dan vitamin.
Nah disinilah peran pemerintah dalam mensosialisasikan pengetahuan tentang wabah PMK yang dinilai masih kurang. Jika banyak masyarakat yang paham maka dengan sendirinya masyarakat akan bergotong royong saling membantu dalam menyikapi wabah PMK ini.
“Kalau Covid dulu kan ada spanduk 3M. Lha ini kalau PKM bisa sosialisasi serupa, mendirikan posko informasi, pencegahan, pengobatan yang disitu lengkap ada vitamin dan sebagainya. Dari posko ini nantinya akan memicu partisipasi masyarakat dan partisipasi inilah yang penting,” ujarnya.
Waktu pelaksanaan Idul Adha yang juga mepet, Suwito pun mendorong aksi nyata seperti pendirian posko ini bisa terealisasi. Disini dibutuhkan langkah kebijakan pemerintah yang berani untuk membantu mengatasi keresahan warga.
“Harus gerak cepat. Kalau di APBD belum dianggarkan, ya berarti kan seperti apa penggunaan APBD supaya aktivitas bisa berjalan kan tidak mungkin dari sumbangan, ya harus dari APBD. Lantas bagaimana melakukan perubahan APBD mendahului perubahan APBD yang dijadwalkan, ini kan ada mekanismenya, kita jangan berhenti karena alasan nggak ada anggarannya, jangan begitulah,” tegasnya.
“DPRD mendorong pemerintah daerah dan kita percaya dinas peternakan dengan keterbatasan tenaga bisa melakukan upaya-upaya. Termasuk kepada bupati cepatlah mengambil kebijakan,” pungkas politisi PDI Perjuangan tersebut.
