Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang pulang kampung ke Sidikalang Kabupaten Dairi Sumatera Utara untuk menemui pengunjuk rasa yang menggelar aksi di depan Kantor Bupati, Rabu (21/4/2021).
Legislator ini memberi semangat kepada warga guna mempertahankan kepemilikan tanah di 6 desa di Kecamatan Parbuluan dan Sumbul. Lewat pengeras suara, Junimart menandaskan, tidak berniat ikut dalam pertemuan tersebut.
“Saya di pihak rakyat. Saya tidak perlu ikut dalam pertemuan dengan Bupati” tandas legislator itu.
Junimart menyebut, sudah menerima aspirasi perwakilan warga di Gedung Senayan Jakarta terkait masalah dimaksud, belum lama ini. Karenanya, dia akan meminta penjelasan kepada Menteri Kehutanan, apakah areal itu merupakan hutan lindung atau bagaimana?
Menurut masyarakat, lahan tersebut sudah dikuasai puluhan tahun. Terus kenapa ada perusahaan memiliki ijin di sana?
“Kasih saya waktu menyelesaikan ini. Kasih saya waktu bertemu Menteri Kehutanan. Kalau memang hak kita dirampas oleh siapapun itu, oleh begu manapun itu, itu harus dikembalikan” tegas Junimart.
Dirinya juga akan berkunjung ke PT Gruti untuk ijin apa saja yang mereka miliki. Kalau pun punya ijin, saya akan tanya Menhut, kenapa tanah rakyat diambil semena-mena.
Kepada wartawan, Junimart menyebut, tidak pernah menerima salinan surat atau tembusan dari Bupati terkait permohonan penciutan hutan yang dipintakan masyarakat.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Zulkifli Lumban Gaol dan Ketua Petani Marhaen, Pangihutan Sijabat menjelaskan hasil pertemuan dengan Eddy.
“Bupati mendukung penciutan kawasan hutan demi kepentingan masyarakat. Namun, keputusan ada di tingkat lebih tinggi. Kalau Junimart mau membantu, perjuangan ini bisa cepat berhasil” kata Zulkifli mengulangi pertemuan dengan Eddy.
Chandra Nadeak mengatakan, mereka menuntut agar lahan milik masyarakat di Desa Parbuluan 6, Perjuangan Sileu-leu Parsaoran, Pargambiran dan Sindoro dikeluarkan dari peta hutan. Lahan tersebut sudah lama dikuasai. Belakangan, muncul PT Gruti yang mengklaim sebagai pemilik ijin di lokasi itu.
Sebelumnya, 1000 lebih petani bertahan di bawah guyuran hujan untuk mendengar langsung penjelasan Bupati. Namun 2 hari unjuk rasa, pejabat itu tak muncul di hadapan rakyat banyak.
