Politik desentralisasi terkendali era Presiden Joko Widodo menjadi dasar lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Omnibus Law UU Ciptaker lahir sebagai jawaban pemerintah untuk mengatasi rumitnya proses perizinan, hingga masih adanya praktik jual beli perizinan berusaha.
“Pak Jokowi ini politik desentralisasi terkendali,” kata Mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan
Djohermansyah menjelaskan, politik desentralisasi era Presiden Jokowi yang diikuti dengan lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja ini sebetulnya tidak menghapuskan kewenangan pemerintah daerah (pemda).
Menurutnya, pada dasarnya peran pemda masih tetap ada tetapi pemda diwajibkan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang dibuat Pemerintah Pusat.
“Proses perijinan berusaha melalui OSS, sebagian kecuali bidang pertambangan ditarik ke pusat. Bila Pemda tidak bisa menjalankan kewenangan sesuai NSPK, kewenangan tersebut diambil alih pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut Djohermansyah, UU Cipta Kerja memilki tujuan baik dalam rangka politik desentralisasi terkendala ala Presiden Jokowi.
Hal ini lantaran masih banyak proses perizinan hingga praktek jual beli terjadi di daerah.
“Mengapa? Karena adanya red tape, pelayanan perijinan berusaha tidak investor friendly, tidak ada standar, tidak terpadu, dan tidak ada kepastian penyelesaian jin, dan tata caranya rumit, terjadi praktik jual beli ijin, mengganggu penciptaan lapangan kerja,” pungkas Djohermansyah.
