Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan partainya mendukung Pilkada 2020 mendatang meskipun dalam masa pandemic Covid.
Hasto mengungkapkan bahwa, penyelenggaraan pilkada tidak bisa ditunda lantaran akan menciptakan berbagai resiko politik.
“Kalau pemilu ini ditunda, maka akan juga menciptakan risiko-risiko politik,” kata Hasto.
Resiko tersebut yakni terkait dengan legalitas kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada masa pandemic Covid-19.
Dalam upaya penanggulangan wabah Covid-19 dibutuhkan pemimpin yang memiliki wewenang kuat dalam mengambil berbagai kebijakan.
Namun, apabila pilkada ditunda, jabatan kepala daerah akan diduduki oleh para pelaksana tugas yang tidak memiliki wewenang tersebut.
“Sementara rakyat memerlukan suatu dasar legalitas yang kuat bagi upaya memberikan direction atas kepemimpinan politik untuk rakyat dalam mengatasi pandemi,” ujar Hasto.
Dengan digelarnya pilkada ditengah pandemic, rakyat dapat mengkritisi komitmen calon kepala daerah dalam menanggulangi wabah Covid-19 dan melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan dalam menghadapi krisis.
Seperti diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
Awalnya, pemunggutan suara pilkada akan digelar pada 23 September, namun dikarenakan adanya pandemic Covid-19, pencoblosan di undur hingga 9 Desember 2020.
Tahapan pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.
