Anggota DPR Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends mempertanyakan pembatasan kuota volume gas murah yang cukup besar yang diterima oleh beberapa industri. Bahkan, menurutnya, volume gas di Jawa Timur dibatasi sampai 80 persen kontrak.
“Amat sangat tak realistis buat saya,” ujar Mercy dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).
Kondisi yang paling parah, lanjut Mercy, terjadi pada Jawa Barat yang mengalami pembatasan atau pengurangan harga gas bumi tertentu (HGBT) sekitar 83-90 persen volume gas bumi. Padahal di daerah tersebut Industri sangat banyak.
Menurutnya, Program HGBT dengan nilai 6 dolar Amerika per MMBTU (Million British Thermal Units) hanya memberikan harapan palsu. Sehingga, pada akhirnya bisa menyebabkan banyak industri yang gulung tikar.
“Pembatasan ini tidak masuk akal, karena isi kontraknya berbeda. Industri bisa gulung tikar kalau begini pak. Kesannya PHP, kesannya dapat kuota tapi isinya tidak dikasih,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan bahwa pembatasan gas murah itu terjadi karena kurangnya pasokan dan infrastruktur penyaluran gas. Di Jawa Timur misalnya, fasilitas gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) sempat mundur operasionalnya. Hal itu sempat membuat pasokan gas terhambat. Namun kini setelah fasilitas JTB beroperasi, perlahan pasokan gas sudah kembali tersedia, bahkan surplus.
“Proyek gas JTB itu kan mundur lama sekali, jadi pasokan Jatim sempat tak terpenuhi. Dan ketika pasokan di Jawa Timur sudah surplus, sialnya tidak ada pipa yang tersambung ke Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan yang ada,” jelasnya.
