Anggota Komisi II DPR RI RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta agar Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri RI) menyampaikan kepada Komisi II DPR RI seluruh titik program penyaluran dana Pinjaman Luar Negeri (PLN). Hal ini menurutnya, agar anggota dewan di daerah pemilihan (dapil) tempat program tersebut dijalankan, bisa turut dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
“Saya tidak tahu apakah itu implementatif tahun 2022 atau nanti implementatif tahun 2023, tolong diklarifikasi. Termasuk seluruh PLN yang ada ini, tolong disampaikan titik lokasinya di mana saja, agar anggota-anggota Komisi II DPR RI tentu bisa berkontribusi dalam konteks pengawasan, sosialisasi kepada daerah-daerah yang menjadi lokasi itu,” jelas Rifqi dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian beserta jajaran, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Sebelumnya, Mendagri menyampaikan skema pinjaman luar negeri yang diimplementasikan dalam berbagai macam program, baik terkait dengan pertanian, dukungan terkait infrastruktur, perumahan, dan lainnya. Namun dalam paparan ini, menurut Rifqi kurang lengkap, karena tak memasukkan program nasional flood resilience, yang konon mendapatkan suntikan dana sekitar Rp6 triliun dari World Bank.
“Ada satu data yang saya miliki yaitu program nasional flood resilience yang ada di enam wilayah di Indonesia yang nilainya sekitar Rp6 triliun dari World Bank, yang dilakukan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah bersama dengan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, yang saya kira dalam paparan Bapak (Mendagri) ini tidak masuk,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu.
Lebih lanjut Rifqi mengatakan masih banyak lagi program yang mesti disampaikan serta disosialisasikan untuk membangun citra Kemendagri, serta diawasi juga keberlangsungan program tersebut. “Ambil contoh misalnya integrity participatory development and management of irrigation Project yang nilainya tidak kecil, ada juga misalnya nasional Urban water supply Project terkait dengan pasukan air di perkotaan secara nasional,” kata legislator daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan I itu.
“Ini saya kira penting untuk disampaikan, agar kita juga membangun persepsi dan citra, bahwa Kemendagri itu tidak melulu semata-mata urusan pemerintahan dalam pengertian umum, tapi aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pelayanan publik juga diikhtiarkan oleh Kementerian Dalam Negeri,” tutup Rifqi.
