Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, Jawa Tengah, Dr Samsul Arifin menyatakan sudah semestinya Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja segera disahkan.
Menurut Samsul, jika terlambat, investasi yang berpotensi datang ke Indonesia akan diambil oleh Negara-negara lain.
“Semua butuh kemudahan, simpel, tidak berbelit-belit. Benar-benar one stop service. Ya disahkan saja RUU Cipta kerja agar bisa segera dieksekusi aturan-aturannya,” ungkapnya.
Samsul juga mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja tersebut diproyeksikan memberikan angin segar bagi kemudahan berinvestasi sehingga Indonesia bisa berlomba lomba dengan Negara lainnya yang juga giat mengincar pertumbuhan ekonomi ditengah dan pasca pandemic Covid-19.
“Mengingat kini negara lain tengah berlomba mengeruk investasi setelah diterpa pandemi,” kata Samsul.
Samsul menambahkan, adanya tumpang tindih peraturan dan carut-marutnya aturan yang berputar-putar jelas menyulitkan masuknya investasi. Melalui RUU Cipta Kerja akan membuat iklim investasi membaik, mengingat investasi ekonomi Indonesia itu besar di mata dunia.
“Indonesia itu terlalu banyak peraturan. Tumpang tindih ribuan peraturan pusat, misalnya peraturan menteri dan daerah. Tapi repot kalau tidak disimpelkan. Proses struktur di RUU Cipta Kerja sudah disimpelkan. Baik itu investasi, UMKM, pengusaha, tenaga kerja, kawasan dan sebagainya,” ujar Samsul.
Maka jika sudah ada jaminan tata kelola regulasi untuk investasi melalui RUU Cipta Kerja, lanjut dia, Indonesia sudah siap bersaing dengan negara maju lainnya. Jika sudah digedok, dia berharap bagian di bawah atau daerah harus bisa memahami aturan yang sudah dibuat tidak berbelit-belit itu.
“Kita harus tahu, perubahan ekonomi global memerlukan respon yang cepat dan tepat. Tapa reformasi struktural pertumbuhan ekonomi akan melambat. Dengan RUU Cipta Kerja diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan 5,7 – 6 persen,” jelasnya
