Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan, di Hotel Horison, Sabtu (28/8/2021).
Pada kesempatan itu, Suhada–sapaan akrabnya menyampaikan regulasi ini sebagai strategi pemerintah dalam mengintegrasikan peranan perempuan dan laki-laki. Artinya, ada kesejateraan gender dalam kehidupan sosial.
Misalnya saja, sambung Ketua PDI Perjuangan Kota Makassar ini, bidang politik, ada Ketua DPR RI yakni Puan Maharani dan di Sulsel ada Ina Kartika. “Banyak juga menteri-menteri bahkan Bupati di Sulsel ada perempuan,” jelasnya.
Makanya, Suhada, ingin perda tentang PUG ini bisa lebih dipertajam. Sebab, menurut dia, perda ini masih bersifat umum dan tidak tajam untuk perempuan.
Kata dia, gender ini amanah undang-undang mulai pembukaan UUD 1945 dimana berbunyi kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa.
Kemudian, UU HAM yang semuanya mengatur agar tidak melakukan diskrimanasi perempuan dan laki-laki.
