Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah menggandeng masyarakat, terutapa kelompok buruh, dalam membahas aturan turunan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Menurutnya, hal itu harus dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan dapat diterima semua pihak.
“Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja,” kata Puan
Puan menegaskan, DPR RI akan mengawal dan memastikan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Aturan turunan yang dibahas bersama buruh diantaranya adalah tentang pengupahan, tentap Jaminan Kehilangan Pekerjaan, tentang pekerja asing, serta hubungan kerja dan waktu kerja.
“DPR RI akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua,” ungkap Puan.
