Palangka Raya – Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno menyebut kesejahteraan guru terutama menjadi perhatian bersama. Tidak hanya Pemprov Kalteng, pihaknya dari DPRD juga memperhatikan hal tersebut.
Hal ini disampaikannya menanggapi aksi unjuk rasa yang dakukan oleh forum guru sertifikasi SMA/SMK/SLB dan tenaga kesehatan belum lama ini yang menuntut agar Pergub Nomor 5 Tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi PNS guru dan tenaga kesehatan direvisi.
“Saya mendengar ada curahan hati yang disampaikan oleh para guru se-Kalteng terkait hak-haknya. Dengan adanya pergub tersebut para guru ini menilai hak mereka dikurangi,” katanya, Kamis 26 Mei 2022.
Dia mengatakan pada intinya baik itu Pemprov Kalteng dan DPRD senantiasa memperhatikan kesejahteraan guru. Menurutnya jika guru tidak sejahtera maka hal itu juga akan berpengaruh terhadap dunia pendidikan terutama di provinsi ini.
“Kemarin itu ada dikakukan diskusi juga antara forum guru sertifikasi dan tenaga kesehatan yang menuntut haknya bersama dengan DPRD dan dinas dan harapan kita setelah adanya diskusi itu ditemukan jalan keluar seperti apa kedepannya,” ujarnya.
Dia menilai diterbitkannya Pergub Nomor 5 Tahun 2022 tentu memiliki alasan yang jelas. Sebab tidak mungkin jika pemerintah dalam membuat aturan tanpa adanya pertimbangan yang matang.
“Saya rasa gubernur memiliki pertimbangan kenapa mengeluarkan pergub itu, tidak mungkin asal-asalan. Karena memang kita meyakini gubernur juga peduli terhadap pendidikan dan kesehatan ini tidak hanya kesejahteraa guru dan tenaga kesehatan tapi juga fisik dan sarana yang ada. Tapi meski demikian harapan kita ke depan ada titik temu untuk kebaikan bersama,” tutupnya.
