Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berjanji untuk memberikan sanksi kepada kadernya yang melanggar protokol pencegahan virus Covid-19 selama tahapan Pilkada serentak.
“Partai berkomitmen ikuti seluruh aturan main, bahkan kami juga siap berikan sanksi disiplin bagi anggota dan juga seluruh kader partai apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Diketahui, saat masa pendaftaran 4-6 September lalu terdapat sejumlah kader PDIP yang melanggar protokol Covid-19 dengan membawa arak-arakan massa. Hasto melanjutkan, pilkada tahun ini tak bisa ditunda. Tetap perlu dilanjutkan tetapi harus diiringi penerapan protokol kesehatan dengan ketat. Semua pihak yang berkepentingan pun wajib mematuhinya.
Hasto juga mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bersama pemerintah dan DPR membuat aturan dan protokol covid-19 yang benar-benar ketat selama pilkada. Misalnya membatasi peserta kampanye tatap muka hanya 50 orang, dan memperpanjang waktu pencoblosan di hari pemungutan suara.
“Ini bisa pada waktu pencoblosan yang kita longgarkan sehingga rakyat tetap bisa memilih (tanpa berjejalan), tetapi saat pelonggaran waktu pencoblosan tidak boleh ada lembaga survei keluarkan sebuah hasil exit poll yang mempengaruhi pilihan dari pemilih,” ungkap dia.
Hasto menolak Pilkada menolak pilkada ditunda lantaran akan menimbulkan resiko yang lebih besar. “Karena penundaan justru akan membawa risiko-risiko politik ketika krisis itu terjadi dan kita belum tahu kapan akan berakhir (pandemi Covid-19), akan kita tunda sampai kapan,” katanya.
Menurutnya, Pilkada merupakan momentum bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang berkualitas dari sisi kepemimpinan seorang kepala daerah yang dapat dilihat di tengah krisis seperti sekarang.
“Justru dalam pandemi Covid ini lah kita berharap seluruh calon kepala daerah benar-benar diuji untuk menunjukkan tanggung jawabnya dalam ikut menyelesaikan dan menjawab persoalan Covid tersebut,” ungkap Hasto.
“Karena implikasinya juga cukup luas, tidak hanya aspek kesehatan, tapi juga perekonomian. Dengan demikian, kepatuhan kita untuk memenuhi protokol pencegahan Covid-19, maka seluruh protokol wajib dipenuhi,” ujar dia menambahkan.
