Eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengaitkan pergantian dirinya dari pucuk pimpinan TNI dengan perintahnya menonton film G30S/PKI. Gatot bahkan menyeret politikus PDIP yang disebutnya mewanti-wanti soal pergantian itu.
Politikus PDIP, Effendi Simbolon pun menepis pernyataan Gatot itu. Effendi mengatakan pergantian pucuk pimpinan TNI merupakan hal yang wajar. Apalagi, saat itu, Gatot memasuki masa purnabakti.
“Enggaklah, enggaklah, kitakan enggak punya penilaian yang subjektif seperti itu, bahwa beliau proses pergantian, proses pergantian itukan proses memang hal yang lumrah karena sudah memasuki masa jelang masa purnabakti ya,” kata Effendi
Effendi pun meminta partainya tidak dikaitkan, terlebih lagi tidak ada seorang pun di PDIPyang memberitahukan pergantian itu kepada Gatot. Ya kita setahu saya tidak ada seperti itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Effendi menilai, perintah menonton film G30S/PKI memang tak seharusnya dilakukan. Sebab, kata dia, tidak ada kewajiban bagi TNI, Polri maupun aparatur sipil negara (ASN) untuk menonton film tersebut.
“Tapi logikanya memang tidak juga harus diwajibkan untuk seluruh TNI, Polri, ASN, untuk mereferensi tunggal itu ya,” kata Effendi
Menurutnya tidak seharusnya film tersebut dijadikan referensi tunggal antikomunisme mengingat setiap orang yang menonton memiliki tafsir yang berbeda.
“Kan yang kita masalahkan kan itu jangan dijadikan referensi tunggal, kan tafsirnyakan terlalu multitafsir orang menonton film itu. Tapi bahwa fakta ada gerakan G30-S, bahwa ada gerakan PKI, ada gerakan yang berlawan dengan ideologi negara itu iya, tapi tidak kemudian rujuknya ke satu film itu,” tuturnya.
Sebelumnya, eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo berbicara soal perintah menonton film G30S/PKI beberapa waktu silam. Perintah ini dikaitkan Gatot dengan cerita pergantiannya dari jabatan Panglima TNI.
