Beranda Uncategorized Meski Menterinya Sempat Korupsi, Elektabilitas PDIP Tetap Melambung Tinggi

Meski Menterinya Sempat Korupsi, Elektabilitas PDIP Tetap Melambung Tinggi

76
0

Kasus korupsi yang menyeret oknum kader partai politik (parpol) sama sekali tak menurunkan elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal itu diketahui dari hasil survei terkini Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI), tentang persepsi masyarakat terhadap korupsi setahun terakhir. Hasilnya, 81,9 persen responden mengatakan, kasus korupsi dilakukan kader parpol. Namun, responden yang mendukung PDI Perjuangan masih tinggi, di kisaran 17,8 persen, mengungguli partai-partai lainnya.

Politisi senior PDIP, Eva Kusuma Sundari mengklaim, masyarakat masih percaya terhadap partainya, sekalipun tercoreng kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Covid-19, yang menyeret eks Menteri Sosial Juliari P Batubara. Publik memandang, PDIP masih partai yang anti korupsi.

“PDIP tetap dipercaya paling tinggi karena mereka tahu, kami juga berupaya serius mengatasi korupsi, dan melakukan upaya pendidikan anti korupsi,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Direktur Institut Sarinah ini juga menganalisa beragam riset dan survei yang muncul bersamaan dengan meledaknya kasus korupsi. Termasuk kasus, dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) untuk penanganan Covid-19, yang terus menjadikan PDIP jadi pusat perbincangan. Baginya, situasi ini turut mempengaruhi opini publik. “Ini soal timing saat riset diadakan, coba timing dibikin netral maka masyarakat lebih objektif,” ujarnya.

Hal senada disampaikan fungsionaris PDIP, Hendrawan Supratikno. Dia mengatakan, hasil survei dipengaruhi banyak faktor. Misalnya periode waktu, metodologi dan kredibilitas lembaga survei.

Bahkan, Guru Besar Universitas Satya Wacana ini mengutip pernyataan filsuf Yunani, Plato, bahwa persepsi adalah tingkat pengetahuan yang rendah. Meski begitu, PDIP, kata dia, tetap menerima hasil-hasil survei berbagai lembaga sebagai bahan masukan untuk dikaji lebih lanjut. “Kami berterima kasih dan berharap, agar lembaga survei tersebut benar-benar menjaga independensi dan reputasinya,” ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR ini menegaskan, PDIP tidak ditinggalkan pemilih ideologisnya karena tetap berada di garis masyarakyat. Bahwa benar, ada sejumlah kader PDIP yang terlibat kasus korupsi. Pihaknya mengaku ikut kecewa.
“Namun, sebagian besar batang tubuh partai tetap setia kepada ideologi yang diinternalisir terus menerus. Politik yang merakyat, yang berjuang di tengah suka duka akar rumput,” paparnya.

Sebelumnya, LKPI merilis hasil survei terhadap persepsi masyarakat terhadap politik Indonesia. Survei dilakukan pada 20-27 Desember 2020, dengan jumlah responden 1.225 orang, tersebar di 34 provinsi. Jika dikaitkan dengan persepsi kasus korupsi sepanjang 2020, hasilnya 61,8 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan.

“Hal ini menunjukkan, persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum bagi pelaku korupsi semakin negatif,” kata Direktur Eksekutif LKPI, Arifin Nur Cahyono

Dari hasil survei itu, 79,8 persen responden menyatakan, pelaku korupsi lebih dominan dilakukan kader dan politisi parpol yang ada di pemerintahan dan legislatif. Kemudian, sebanyak 81,9 persen responden memberikan persepsi, korupsi dilakukan kader parpol. Sebanyak 50,7 persen persepsi masyarakat menilai, korupsi oleh kader untuk kepentingan pembiayaan parpol, dan sebanyak 67,7 persen untuk pribadi kader parpol tersebut.

Sekalipun publik geram terhadap kasus rasuah tersebut, PDIP selaku partai penguasa masih mendapatkan kepercayaan publik. Dalam catatan LKPI, total responden yang masih mendukung PDI Perjuangan berada di kisaran 17,8 persen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here