Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan minim tindakan terkait pencegahan banjir, padahal musim hujan diperkirakan akan datang dalam waktu dekat.
Prasetio menilai Anies lamban dan tidak serius dalam mengantisipasi banjir. Selama Anies menjabat, Menurut Prasetio, Anies hanya bekerja ketika banjir telah melanda Ibu Kota.
“Jangan pas banjir baru kerja. Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir,” kata Prasetio
Sudah saatnya Anies mengambil Tindakan konkrit untuk mencegah banjir di Jakarta dan tidak perlu memikirkan kebijakan yang popular atau tidaknya.
“Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Tapi ini kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta,” jelasnya.
Menurutnya sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas di Jakarta karena pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun terakhir. Bahkan di tahun ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir.
“Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir, Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini,” tuturnya
Hingga september ini, tercatat sebanyak 82 daerah rawan banjir di DKI Jakarta dan jumlahnya naik dari awal tahun yang berjumlah 56 Kelurahan. Bukan hanya tidak serius, Pras menilai adanya kelemahan pengawasan pada program revitalisasi trotoar yang mengakibatkan penyumbatan air sehingga membanjiri perumahan warga sekitar.
“Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng Jalan Diponegoro. Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana pengawasannya,” kata Prasetio.
Selain pengawasan, politikus PDI Perjuangan itu mendorong Anies mengoptimalkan alokasi dana pinjaman sebesar Rp12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman tersebut dialokasikan untuk tahun 2020 dan 2021 dengan beberapa program prioritas.
Selain banjir, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk sejumlah program, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Dengan ketersediaan anggaran, sudah saatnya Pak Gubernur memperbaiki manajemen, standar prosesdur untuk penanganganan banjir,” pungkasnya.
