Pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 dilakukan mandiri oleh perusahaan terhadap para karyawannya. Kalangan DPR pun mendesak pemerintah untuk menjelaskan bagaimana alur dari vaksinasi tersebut. Jangan sampai nantinya malah menjadi blunder.
“Opsi pemerintah, melalui Kemenkes untuk vaksin mandiri, harus dilihat dalam persepektif yang tepat. Jangan sampai menjadi blunder dalam opini publik. Maka, harus jelas mekanisme dan komunikasi internal ke rakyat kita,” ujar Anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen
Karena menurutnya, jika syarat, mekanisme dan sosialisasinya jelas, maka di tingkat masyarakat juga tidak ada perseteruan. “Komunikasi publiknya memang harus diperbaiki, jangan sampai ada salah paham yang tidak perlu,” katanya.
Nabil juga mengatakan, pada prinsipnya, vaksin itu menjadi hak semua warga. Negara harus menjamin itu, sebab sudah menjaga tanggung jawab pemerintah. Namun, anggaran pemerintah terbatas, sementara banyak prioritas program dan kebijakan.
Maka menurut Nabil, harus ada solusi bersama, yakni warga yang mampu bisa mensubsidi yang kurang mampu. Hal ini sebagai bentuk kesetaraan, dalam rangka saling bantu.
“Nah, kalau konteksnya begini, maka ada keseimbangan. Sebab yang kaya membantu yang miskin dengan membeli vaksin, membantu pemerintah mengumpulkan dana untuk pengadaan vaksin,” katanya.
