Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengklaim seluruh daerah di Jateng siap menerapkan perpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Menurutnya, Jateng siap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat yang berkehendak memperpanjang PPKM hingga 8 Februari itu.
Bahkan, menurut politikus PDI Perjuangan itu PPKM tahap kedua tidak hanya akan diterapkan di tiga eks keresidenan, yakni Soloraya, Semarang Raya, dan Banyumas Raya. Tapi, menurutnya akan diberlakukan di seluruh daerah di Jateng.
Ganjar mengatakan saat ini dirinya memang belum mendapat informasi resmi dari pemerintah pusat terkait rencana perpanjangan PPKM atau yang juga dikenal dengan istilah PSBB Jawa Bali. Namun, pihaknya siap mendukung secara penuh pelaksanaan program itu.
“Kami masih menunggu keputusannya, tapi intinya kalau melihat PPKM pertama ini, hasilnya belum menggembirakan. Memang penting untuk mempertimbangkan [perpanjangan] itu guna menekan angka positif [Covid-19],” ujar Ganjar
Ganjar mengatakan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota terkait PPKM selama ini juga sangat positif. Meski awalnya PPKM hanya diberlakukan di tiga eks keresidenan, namun dalam pelaksanaannya semua kabupaten/kota menerapkan.
“Sekarang seluruh kabupaten/kota sudah berpartisipasi. Sudah 100 persen, terakhir kemarin Kendal. Jadi kalau nanti diperpanjang, tidak perlu diperluas jangkauannay karena sudah semua menerapkan,” imbuhnya.
Ganjar juga meminta masyarakat turut mendukung program PPKM itu. Menurutnya, keberhasilan PPKM terletak pada peran serta masyarakat. “Kalau ini tidak mendapatkan hasil apa-apa, memang ada peluang diperpanjang. Tapi kalau masyarakat berpartisipasi untuk disiplin semuanya, kasusnya turun, maka mungkin tidak diperpanjang,” jelasnya.
Disinggung terkait kesiapan anggaran untuk mengantisipasi dampak dari pemberlakuan PPKM, Ganjar menegaskan pihaknya masih terus melakukan penjajakan. Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait payung hukum terkait persiapan anggaran itu.
“Kami komunikasi terus dengan pusat agar mendapatkan payung hukum, apakah kita perlu refocusing? Tapi sambil menunggu aturan, saya sudah menyiapkan dan ketika aturan turun langsung bisa dieksekusi,” katanya.
Beberapa mata anggaran yang bisa dilakukan penyesuaian, telah diperintahkan Ganjar untuk rasionalisasi. Bahkan ia sudah meminta minimal anggaran Rp1 triliun diamankan untuk mengantisipasi adanya dampak-dampak pemberlakuan PPKM itu.
“Saya minta minimal Rp1 trilin disiapkan, minimal itu. Jadi nanti bisa berkembang lagi, sambil kami memantau dampak-dampaknya. Mudah-mudahan masyarakat bisa bertahan, tapi kalau tidak, negara harus hadir membantu,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan menerapkan PPKM selama dua pekan, mulai 11-25 Januari. Namun, penerapan PPKM itu akan diperpanjang hingga 8 Februari mendatang menyusul belum adanya dampak yang signifikan dalam penurunan kasus Covid-19.
