Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya membuka peluang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Namun, Djarot menegaskan, partainya mendukung agar pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan pada 2024 sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
“Untuk Undang-undang Pilkada, kita tetap ya, kita lakukan 2024, tapi kita buka peluang untuk revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” kata Djarot dalam acara rilis survei LSI, Senin (22/2/2021).
Djarot mengatakan, UU Pemilu perlu disempurnakan agar penyelenggaraan pemilu dapat lebih berkualitas, lebih mudah, dan mencegah kelelahan yang dialami petugas pemilu yang terjadi pada proses penghitungan suara Pemilu 2019 lalu.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun membeberkan sejumlah hal yang perlu dievaluasi. Pertama, ia menyoroti kelelahan yang dialami petugas akibat pemilu presiden dan legislatif digelar serentak.
Kedua, Djarot menilai perlu ada evaluasi terkait ambang batas parlemen, yakni 4 persen untuk anggota DPR atau dinaikkan kembali. Menurutnya, hal itu penting dievaluasi agar jumlah peserta pemilu tidak berubah-ubah
“Dalam konsolidasi demokrasi, untuk politik yang sehat, tentunya perlunya ada batasan-batasan,” kata dia.
Selanjutnya, Djarot menyebut perlu ada evaluasi terkait penentuan daerah pemilihan dan alokasi daerah pemilihan.
“Apakah tetap ada dapil (daerah pemilihan) yang besar sehingga satu dapil bisa sepuluh calon atau dapilnya dipersempit, ini ada hitung-hitungannya kalau kita memang akan mengevaluasi,” kata Djarot.
Hal lain yang perlu dievaluasi, lanjut Djarot, adalah soal sistem pemilu yakni sistem pemilu proporsional tersbuka dengan suara terbanyak atau menggunakan sistem lain.
Sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak yang berlaku saat ini telah menyebabkan banyak calon anggota legislatig yang melakukan praktik politik uang.
Djarot menuturkan, PDI-P siap membangun komunikasi dengan partai koalisi pendukung pemerintah serta partai yang berada di luar koalisi untuk menyamakan persepsi tentang revisi UU Pemilu.
“Apakah memang lebih banyak manfaaatnya kita sempurnakan sekarang atau lebih banyak mudaratnya? Karena di satu sisi, energi kita harus kita curahkan untuk bisa mengatasi berbagai macam dampak dari pandemi Covid-19, jadi tergantung nanti komunikasi kita,” kata Djarot.
Diketahui, revisi UU Pemilu yang mengubah isi UU Pemilu dan UU Pilkada sudah masuk dalam daftar RUU Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 DPR tetapi belum disahkan di rapat paripurna DPR.
Dalam perkembangannya, Mayoritas fraksi DPR, termasuk PDI-P, menolak rencana revisi UU Pemilu dengan alasan menolak penjadwalan Pilkada menjadi tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tercantum dalam draf RUU Pemilu.
