Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai sepanjang 2020 pemerintahan Gubernur Anies Baswedan tak kunjung mengalami peningkatan kinerja. Ini berkaitan dengan sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada kebutuhan rakyat banyak.
“Kinerja Gubernur Anies Baswedan setahun ini tidak meningkat dan cenderung buruk,” kata Dwi Rio Sambodo. Dia menyebutkan beberapa indikator jeleknya kinerja Gubernur Anies, yaitu:
1. Penyediaan perumahan rakyat.
Sesuai dengan janji kampanye yang tertuang dalam RPJMD Gubernur Anies Baswedan menargetkan penyediaan perumahan rakyat sebanyak 232.214 unit. Namun hingga 2020 ini baru terpenuhi sejumlah 780 Unit.
“Apakah ini bukti pemerintahan Gubernur Anies Baswedan ingkar janji?,” serunya.
2. Penyediaan lapangan kerja. Tahun 2020 baru 8.348 jumlah izin OKE OCE yang mendapatkan Izin usaha mikro kecil padahal janjinya akan menyediakan 200 ribu lapangan usaha baru untuk rakyat.
3. Angka kemiskinan naik. Tercatat jumlah presentasi angka kemiskinan di DKI Jakarta hingga maret sebesar 4.53% dari semula 3.42%. Gubernur Anies Baswedan tidak memiliki program yang jelas untuk menanggulangi angka kemiskinan tersebut dan terkesan hanya fokus kepada program-program beautifikasi semata.
4. Nilai NPS JakLingko -3.07% (negatif). Tingkat kesediaan merekomendasikan kepada warga lain secara umum masih bernilai negatif, yang berarti saat ini masih banyak yang belum bersedia merekomendasikan dibanding yang merekomendasikannya. Padahal menurut survei, media utama publik mendapatkan infomrasi mengenai JakLingko adalah dari rekomendasi orang lain sebesar 42.5%
5.Intoleransi di dunia pendidikan.
Mengecam keras tindakan guru intoleran yang ada di Jakarta, bahkan merekomendasikan untuk dipecat karena pembiaran terhadap kejadian ini akan sangat berdampak negatif terhadap dunia pendidikan maupun kerukunan antaranak bangsa di ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia ini.
“Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi media untuk mencerdaskan anak bangsa dan mengangkat harkat martabat kemanusiaan malah menjadi ajang untuk melakukan praktik-praktik diskriminasi dan politik SARA,” pungkas Dwi Rio Sambodo
