Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa potensi konflik yang terjadi saat pemilu bersumber dari perubahan sistem demokrasi Indonesia yang di dorong menjadi lebih liberal setelah amandemen UUD 1945. Perubahan ini dipengaruhi oleh sejumlah lembaga internasional saat itu.
Hasto mengusulkan sejumlah langka yakni mendorong Kembali ke semangat dasar pendidikan NKRI termasuk nilai-nilai Pancasila.
“Pilkada dalam praktik, menyempitkan pemikiran para pendiri bangsa yang visioner dan penuh dengan gambaran ideal tentang Indonesia Raya. Misalnya dulu kita bermimpi, Bupati Klaten bisa diisi oleh orang Papua, bagaimana gubernur dari Jakarta bisa diisi oleh orang Sumatera Barat. Karena setiap warga negara adalah sama. Tetapi dengan pelaksanaan Pilkada secara langsung itu terjadi penyempitan,” kata Hasto.
“Kini orang berpikir untuk memilih pemimpin, harus sama sukunya, harus sama agamanya, sama keluarga besarnya. Tidak lagi dilihat bagaimana kompetensi menyelesaikan masalah rakyat di dalam membawa tanggung jawab masa depan, di dalam membawa sesuatu yang hadir dalam bentuk kebijakan,” tambahnya.
Meski ada beberapa regulasi yang dikeluarkan untuk mencegah konflik, namun hingga saat ini, potensi konflik dalam ajang pemilu tetap hadir dalam wujud segala hal. Salah satunya muncul analogi bahwa pemilu adalah sebuah perang.
“Padahal agama itu untuk menebar kebaikan, agama itu menjadi kekuatan moral dan etis yang sangat penting bagi setiap warga bangsa. Nilai spiritualitas yang membebaskan,” ujarnya.
Selanjutnya, muncul kecenderungan untuk mendahulukan electoral dimana semangat memenangkan pemilu dengan menghalalkan berbagai cara. Partai politik hanya dianggap sekedar menjadi mesin pemenangan bukan sebuah kesempatan untuk mewujudkan Pancasila untuk masyarakat.
Politik elektoral ini pada gilirannya hanya sebagai bentuk pencitraan. Kalau di hari-hari biasa, ada rakyat susah dibiarkan. Tapi begitu kampanye, ada rakyat susah, semua berbondong-bondong membantu dan kemudian diviralkan melalui media sosial.
“Politik elektoral dari perspektif pencitraan itu juga nanti akan menciptakan konflik tersendiri. Kemudian wataknya juga transaksional, karena ada mobilisasi Pilkada itu jauh lebih besar,” ulasnya.
Hasto lalu menawarkan solusi berupa konsolidasi demokrasi, konsolidasi ideologi, hingga konsolidasi politik melalui budaya tertib hukum. Konsolidasi demokrasi dilakukan demi membangun kapabilitas nasional untuk mewujudkan daulat politik, berdikari ekonomi, dan berkepribadian dibidang kebudayaan.
Konsolidasi ideologi dilakukan dengan memastikan Pancasila sebagai jalan hidup, dan perwujudan UUD 1945 khususnya pasal 33 di bidang ekonomi, hingga melawan gerakan penyeragaman budaya
