Fraksi PDI Perjuangan menyinggung pengelolaan BUMN agar digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.
Bukan hanya itu saja, terkait efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga harus dipertajam lagi.
Dede Indra Permana, saat membacakan pandangan fraksi PDIP terkait Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2019 mengatakan bahwa pemerintah perlu memperkuat sistem pengendalian intern dan menindaklanjuti temuan BPK.
“Pemerintah harus memperkuat sistem pengensalian interin, dan mempertajam efektivitas APBN,” kata Dede.
Pengelolaan anggaran juga harus dilakukan secara cermat, sebagai contohnya kinerja kekayaan negara yang dipisahkan atau BUMN harus memenuhi amanat konstitusi yakni menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
Kendati demikian, banyak penekanan dalam pandangannya, PDI Perjuangan pada umumnya menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU P2APBN 2019.
“Fraksi PDI Perjuangan menyetujui untik melakukan pembahasan lebih lanjut,” tukasnya.
