Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono menilai bahwa pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat hingga 11 Oktober 2020 penuh dengan kepentingan politik.
Gembong menuding bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memainkan kebijakan untuk kepentingan politik. Dalam bahasanya, Gembong menggambarkan Anies ‘menari’ di atas penerapan PSBB.
“Ya dia [Anies] kan memainkan ini, menari di atas persoalan Covid-19, menari di atas penerapan PSBB,” ujar Gembong.
Terkait kebijakan PSBB, Gembong menegaskan ketika mau menerapkan PSBB Jakarta harusnya bekerjasama dengan daerah lainnya.
“Setiap kebijakan yang ditetapkan Jakarta harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, lalu bagaimana Pemprov mampu melakukan koordinasi dengan daerah penyangga,” kata Gembong.
Kebijakan PSBB jilid kedua ini menurutnya tidak disusun secara komprehensif, melainkan sepotong-sepotong dan ada koordinasi yang tidak berjalan antara Pemprov dengan daerah penyangga.
“Bau politisnya sangat kental, dalam penganan Covid-19 ini enggak bisa sepotong-potong. Contoh begini bagaimana penerapan PSBB ketat itu dikoordinasikan dengan daerah penyangga. Percuma juga DKI ketat tetapi Bodetabek tidak bisa menerapkan hal yang sama,” ujarnya.
