Fraksi PDI Perjuangan tidak setuju dengan klaim pemprov DKI Jakarta yang menyatakan bahwa kasus Covid-19 mengalami perlambatan setelah diberlakukan PSBB ketat. Klaim tersebut dinilai tidak sesuai dengan data dan fakta di lapangan.
“Penerapan PSBB ketat yang diberlakukan hampir 14 hari belum menampakkan hasil sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anies ke publik. Sebab, PSBB ketat ini belum mampu mengubah kebiasaan warga Ibu Kota untuk taat terhadap penerapan protokol kesehatan, padahal seharusnya ini yang harus digenjot oleh Pak Anies,” kata Ketua F-PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.
Gembong menuding kebijakan PSBB ketat yang diberlakukan Anies tersebut berbau politis dan hanya mencari panggung semata dengan kebijakan ini.
“Rencana perpanjangan PSBB ketat sampai 11 Oktober, baunya sangat politis, daripada keinginan pencegahan penyebaran COVID-19. Fakta selama ini, PSBB juga tidak ditegakkan secara serius. Terbukti di pasar dan permukiman padat tidak ada upaya sosialisasi dan penegakannya,” ungkap Gembong.
“Apalagi PSBB patut diduga hanya dijadikan panggung oleh Gubernur agar terus menjadi bahan berita. Dan Anies terlalu asyik memainkan PSBB,” lanjut dia.
Gembong pun menyarankan agar diberlakukan pembatasan sosial di skala Rt dan RW. Menurutnya peran di lingkup RT dan RW penting untuk membuat masyarakat menerapkan protokol Kesehatan.
“Saran saya kepada Pemprov untuk menjadikan gerakan kolektif warga Ibu Kota, menjadikan penerapan protokol kesehatan sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari, dengan menggandeng keterlibatan secara aktif para tokoh masyarakat, Karang Taruna, ulama, RT, RW,” ujar Gembong.
Hal serupa pun dilontarkan oleh Hardiyanto Kenneth yang menilai bahwa PSBB ketat ini tidak efektif untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Menurutnya saat PSBB ketat ini lonjakan kasus baru justru terjadi.
“Kasus positif COVID-19 di Jakarta terus melonjak, walaupun sudah dilakukan penerapan PSBB total selama dua pekan kemarin. Saat ini secara total di Jakarta positif COVID-19 mencapai 68.927 kasus,” kata Kent.
“Artinya memang tidak efektif Pemprov DKI memperpanjang PSBB total, yang ada akan memperburuk perekonomian DKI Jakarta dan akan bisa memicu angka PHK besar-besaran,” tegasnya.
