“Anggota Komisi VIII DPR RI H Rachmat Hidayat melakukan monitoring dan mengatasi penyaluran Bantuan Sosial yang sempat mandek di tahun 2021 untuk ribuan Keluarga Penerima Manfaat di lima kabupaten/kota di Pulau Lombok. Bantuan tersebut telah disalurkan secara tunai semenjak Jumat (4/1). Setiap satu keluarga penerima manfaat mendapatkan rata-rata Rp 1,2 juta”
LOMBOKita – BANTUAN Sosial tersebut bersumber dari Program Bantuan Pangan Non Tunai yang disiapkan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sosial di tahun 2021. Masalahnya, hingga tahun berganti, masih banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah terdaftar, belum juga menerima bantuan tersebut.
“Total secara nasional bansos yang belum terserap itu jumlahnya Rp 2,7 triliun,” kata Rachmat, Minggu ( 6/2/2022).
Politisi senior NTB yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini mengatakan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikenal masyarakat secara luas sebagai program bantuan sembako ini adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan.
Akan tetapi, fakta di lapangan, bantuan ini ternyata tidak sesuai harapan dalam proses realisasinya ke masyarakat. Hasil pengecekan, bantuan ini tidak sampai di penerima manfaat secara tepat waktu dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah saldo nol rupiah yang jadi temuan beberapa waktu lalu antara lain seperti yang terjadi di Lombok Timur. Padahal, uang tersebut sesungguhnya sudah ada di rekening para keluarga penerima manfaat. Karena itu, Komisi VIII DPR RI kemudian mengambil inisiatif untuk ikut mengakselerasi penyaluran bantuan yang menjadi hak masyarakat tersebut.
Seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI di daerah pemilihannya masing masing, terjun langsung ke lapangan dan memastikan bantuan tersebut dicairkan secara tunai kepada masyarakat tanpa prosedur yang berbelit-belit pada saat itu juga.
“Badan Pemeriksa Keuangan sudah memberi rekomendasi bantuan sosial untuk masyarakat yang belum disalurkan tahun 2021 masih boleh disalurkan di tahun 2022 ini,” kata politisi kharismatik ini.
Dia menegaskan, Bansos tersebut sudah harus diterima ribuan KPM di seluruh NTB pada Februari ini bersamaan dengan penuntasan di seluruh Indonesia. Dan pihaknya akan memastikan mengawal penyaluran tersebut, demi hak-hak masyarakat tertunaikan.
Di Pulau Lombok, bantuan tersebut telah disalurkan Rachmat mulai dari Lombok Timur pada Jumat (4/1) melalui Kunjungan Kerja sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Pulau Lombok dalam Rangka Monitoring dan Penuntasan Transaksi Bantuan Sosial BNPT Program Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sosial RI.
Total pada hari tersebut untuk di Lombok Timur, disalurkan bantuan kepada 772 KPM yang berasal dari desa-desa di Kecamatan Lenek. Para KPM penerima Bansos tersebut sebelumnya telah disisir oleh para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mendapat instruksi langsung dari Kementerian Sosial.
Dalam proses penyalurannya, dihadirkan langsung perwakilan perbankkan yang bertugas menyalurkan bantuan tersebut. Prosesnya pencairan pun berlangsung secara cepat dan
tidak berbelit-belit. Penerima Bansos cukup membawa kartu perbankkan yang diterbitkan bank yang telah mereka miliki dan kemudian digesek di mesin EDC. Setelah proses verifikasi tuntas, bantuan dalam bentuk tunai, langsung dicairkan.
Setiap bulan Bansos diberikan sebesar Rp 200 untuk masing-masing KPM. Total jumlah Bansos mandek yang dicairkan ini untuk enam bulan. Sehingga total satu KPM mendapat bansos rata-rata Rp 1,2 juta.
Hadir dalam penyaluran bansos tersebut Sekretaris Daerah Lombok Timur HM Juaini Taufik, Camat Lenek, dan seluruh Kepala Desa se Kecamatan Lenek. Hadir pula para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pejabat Kemensos, selain para keluarga penerima manfaat.
Dalam kesempatan tersebut, Rachmat memastikan komitmen dirinya untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat di Pulau Lombok yang belum tertunaikan. Rachmat menegaskan, selama empat hari berturut-turut dirinya akan menyalurkan BPNT yang sempat tertunda tersebut untuk seluruh wilayah di Pulau Lombok. Proses penyalurannya akan berbasis kecamatan.
