Sekertaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pembahasan penyusunan RUU Ciptaker sudah melibatkan partisipasi semua pihak, terutama kaum buruh dan pekerja. Bahkan, banyak saran dari kelompok pekerja dan buruh sudah diakomodasi dalam RUU inisiatif pemerintah itu.
Menurutnya, pembahasan dengan DPR dalam menyusun RUU Omnibus Law ini bahkan mencapai 64 kali pertemuan. Dalam konteks ketenagakerjaan, pemerintah juga mendapat mandate untuk melaksanakan dan mengawal klaster ketenagakerjaan.
“Prosesnya kami selalu melibatkan berbagai serikat pekerja dan buruh. Kami mencatat ada 9 kali pertemuan yang kamj lakukan, Tim Tripartit antara Apindo, kemudian ada serikat pekerja dan serikat buruh,” kata Anwar dalam diskusi virtual bertajuk Dinamika RUU Menjadi UU Cipta Kerja belum lama ini.
Dia juga menekankan, aspek demokrasi menjadi dasar dalam membahas RUU Omnibus Law itu. Karena hal itu, pemerintah menyadari ada perbedaan pendapat antara yang setuju dan tidak mengenai pembahasan klaster tenaga kerja ini. Namun, Anwar mengingatkan, Kemenaker sudah memperjuangkan setiap aspirasi buruh
“Dalam dialog ada yang memang kita proses memberi, tetapi juga harus menerima. Sehingga dengan begini Kementerian Ketenagakerjaan berdiri di dua sisi, satu sisi memang memberikan perlindungan yang optimal agar yang namanya pekerja, buruh terlindungi. Namun demikian kita juga harus memperhatikan aspek yang lain,” kata dia.
Menurut Anwar, RUU Omnibus Law yang sudah disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Hal ini melihat penduduk usia kerja produktif Indonesia yang mencapai 197,91 juta. Sementara angka pekerja yang tidak penuh atau pengangguran mencapai 45,84 juta orang. Angka ini terus bertambah setiap tahun mengingat datangnya tenaga kerja baru.
“Ini adalah mengapa RUU ini dinamakan Cipta Kerja. Artinya kita butuh investasi , tetapi saat bersamaan kita bagaimana merespons menciptakan berbagai peluang pekerjaan,” kata Anwar.
