Ketua DPRD Kab. Demak, H. Fahrudin Bisri Slamet menghadiri undangan diskusi bersama pengusaha di Kab. Demak. Diskusi ini diadakan menyusul adanya polemik Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan yang hampir tiap tahun selalu muncul. Beberapa tahun belakangan buruh industri terindikasi tak menerima THR sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.
Terpuruknya ekonomi industri dalam dua tahun terakhir ini hampir selalu dikaitkan dengan pandemi Covid 19. Pada tahun 2020 beberapa buruh di lapangan mengeluhkan besaran THR yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi hak mereka. Ada dugaan THR ‘dicicil’ oleh pihak pengusaha.
Sehingga adanya polemik ini Ketua DPRD Kab. Demak menegaskan jika memang ada indikasi THR tidak dibayarkan karena kecurangan dari pihak pengusaha, maka buruh berhak membuat pengaduan. Pun jika ada hal yang perlu dikomunikasikan oleh pengusaha terkait THR, maka bisa dilakukan mediasi.
“Pada prinsipnya, yang dicari adalah solusi bukan cari masalah. Ini yang kemudian membuat forum diskusi ini diadakan. Sampai kapan pun saya akan selalu berkomitmen untuk berada di barisan kepentingan masyarakat,” ucap Slamet di basecamp Koruki yang beralamat di Desa Gebyog, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, Minggu (2/5/2021) itu.
Ketua DPRD Kab. Demak bahkan memutuskan akan membuka posko pengaduan THR yang dipusatkan di Sekretariat DPRD Kab. Demak. Tentu hal ini sebagai tindakan preventif seandainya ada pihak yang dirugikan berkaitan dengan hak memperoleh tunjangan tersebut.
Humas Komunitas Rumah Kita (Koruki), Ari Widodo berharap, “seusai diskusi ini pihak pengusaha agar tetap bisa mengupayakan hak para buruh. Di sisi lain, para buruh juga bisa memahami kesulitan yang dialami oleh pengusaha yang terdampak kelumpuhan ekonomi di masa pandemi ini,” tandasnya.
