Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merespons terkait Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), ia menduga bahwa banyak tokoh dalam koalisi tersebut yang terobsesi ingin menjadi presiden.
“Wah, itu kayaknya banyak banget yang ingin jadi presiden,” ujar Mega saat memberi pidato dalam sekolah partai calon kepala daerah PDIP secara daring.
Selanjutnya, ia pun mempertanyakan tokoh yang tergabung dalam koalisi tersebut mengapa tidak membentuk sebuah partai politik yang dimana jika ingin mencalonkan sebagai presiden haruslah berasal dari partai politik.
Namun, bukanya tidak diperbolehkan melalui jalur independen, akan tetapi ia mempertanyakan cara memimpin dari jalur independen dalam menjalin komunikasi dengan jajaran legislatif bila terpilih nantinya.
“Tidak ada masalahnya, tapi independen kalau jadi, dia tidak punya fraksi. Jadi bagaimana kalau mau bicarakan pemerintahan di daerah, kan harus ada toh,” ujar Megawati.
Diketahui, tokoh publik yang tergabung dalam KAMI telah mendeklarasikan gerakannya di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 18 Agustus 2020.
Adapun tokoh yang hadir dan membacakan maklumat KAMI diantaranya Achmad Yani, Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Farida Hatta, MS Kaban.
Selain itu hadir pula Said Didu, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, Jumhur Hidayat, Abdullah Hehamahua, hingga Amien Rais.
Dalam deklarasi tersebut, KAMI mengeluarkan delapan tuntutan yakni mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR, untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945.
Kemudian menuntut pemerintahan Jokowi agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi covid-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri.
Tuntutan lainnya, menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.
Selain itu, menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/penyalahgunaan kekuasaan.
