Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak meminta Pemerintah DKI untuk mengevaluasi kebijakan di sektor transportasi pada penerapan PSBB ketat.
Menurut Gilbert kebijakan Pemerintah DKI di sektor transportasi belum terukur sehingga belum berdampak dalam menekan angka penularan Covid 19.
“Kebijakan yang terlalu menekankan instrument transportasi tidak bermanfaat. Harusnya ini dievaluasi sejak awal, agar kebijakan yang dikeluarkan terukur,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis 24 September 2020.
Gilbert mengatakan kebijakan disektor transportasi hanya berdampak pada pengurangan kepadatan lalu lintas, sedangkan penambahan kasus pasitif di Jakarta masih tinggi, bahkan di pekan pertama pemberlakuan PSBB ketat sejak 14 September lalu.
Pemprov seharusnya bisa belajar dari PSBB masa transisi khususnya dalam pengambilan kebijaan di sektor transportasi karena banyak kebijakan di masa transisi lalu yang membuat kondisi semakin memburuk seperti pembatasan penumpang dan ganjil genap.
Selain itu kata Gilbert, berdasarkan pernyataan Ketua Satgas Covid Doni Monardo bahwa sebagian besar pasien yang dirawat adalah pengguna transportasi publik, semakin memperkuat bahwa kebijakan penanganan Covid-19 menggunakan instrument transportasi adalah tidak tepat dan memperburuk pengendalian pandemi.
Gilbert meminta Pemerintah DKI untuk segera mengevaluasi kebijakan PSBB di sektor transportasi, agar penanganan Covid-19 di Jakarta berjalan dengan maksimal.
“Sudah saatnya dilakukan evaluasi manfaat kebijakan transportasi Covid-19 selama ini, apakah memperburuk kondisi secara keseluruhan,” ujarnyaz
Menurut dia penyebab kegagalan PSBB transisi harus jadi bahan evaluasi, seperti komunikasi yang buruk, pengawasan dan ketegasan yang kurang dan contact tracing yang tidak optimal.
