Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut bahwa seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab dan membuat progress, dia mengatakan pemimpin yang tidak mempunyai progress tak boleh mengerem.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB DKI Jakarta yang berlaku mulai 14 September 2020.
“Jadi kalau ada progres baru boleh ngerem, jangan ngerem enggak ada progres,” kata Hasto saat membuka sekolah partai bagi calon kepala daerah dari PDIP, Ahad, 13 September 2020.
Menurutnya, pemimpin itu harus melihat penderitaan raktar dan berani mengambil risiko, lalu hasto menyebut kegagalan yang paling besar bagi seorang pemimpin adalah jika tak berbuat apa-apa.
“Jadi no action, talk only. Ya kira-kira seperti itu yang populer,” kata Hasto
Hasto juga mengatakan, saat ini ada yang suka menganalogikan pemimpin seperti seorang sopir.
Menurutnya, seorang sopir juga harus memiliki visi misi untuk kedepan, jika perlu juga menggunakan instrument Google Maps untuk memperkirakan hambatan rute yang akan dilalui.
Hasto mengatakan pemimpin harus memiliki kesadaran terhadap visi yang dituju, dan untuk mencapai visi itu jalan migrasi terpendeknya adalah kepemimpinan yang transformative dengan melihat persoalan rakyat dan mengambil tanggung jawab atas hal itu.
“Jangan hanya ngambil populer, ngambil fasilitasnya, tidak berbuat apa-apa. Dia harus reflektif, melihat kaca spion, lihat ke belakang apa yang terjadi, lihat kiri kanan di situ, kemudian dia harus juga berpikir strategic,” ujar Hasto.
Hasto mengatakan pemimpin harus mendorong kemajuan bersama dengan rakyat, Ibarat sopir, penumpang juga maju bersama dalam satu kendaraan.
“Untuk ngerem enggak bisa mendadak, harus rating dulu signalnya kiri kanan. Tiba-tiba ngerem tanpa signal itu tidak pemimpin yang berpikir strategic,” kata dia.
