Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan semua rakyat untuk melawan ideologi transnasional yang saat ini berkembang di Indonesia diperlukan kerja konkret di semua bidang mulai dari politik, ekonomi sosial dan budaya.
Menurutnya, jika nasionalisme dan sistem dan sistem demokrasi yang saat ini dianut oleh bangsa Indonesia tidak membuahkan hasil yang nyata yang mensejahterakan rakyat, dikhawatirkan rakyat akan menoleh pada ideologi lain sebagai alternatifnya, misal ideology transnasional yang mengusung konsep Negara khilafah.
“Jika nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita membuat kampung-kampung tangguh yang di dalamnya terdapat gotong royong saat bangsa ini menghadapi pandemi COVID-19, rakyat akan merasakan langsung manfaat gotong royong yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Inilah yang saya maksud salah satu bentuk kerja konkretnya. Jika hal tersebut dirasakan banyak masyarakat, mereka tak akan lagi tertarik pada ideologi lain termasuk transnasionalisme yang dikampanyekan para pengusung paham negara khilafah,” ungkap Basarah.
Jika bangsa Indonesia bisa menjaga memori mengenai sejarah bangsa, maka tidak ada alasan untuk lari dari ideologi Pancasila. Nilai yang terkadung dalam pancasila sesungguhnya sudah tumbuh dan mengakar di tengah nenek moyang bangsa Indonesia jauh sebelum Pancasila dilahirkan pada 1 Juni 1945.
“Karena itu, faktor penting yang harus diperhatikan dan dijaga oleh suatu bangsa dalam menjaga eksistensi bangsa dan negara mereka dari kehancuran adalah menjaga sejarah bangsa itu sendiri. Kaburnya sejarah suatu bangsa dan suatu negara akan menghancurkan bangsa dan negara itu sendiri,” tegasnya.
Seperti kata Sun Tzu, untuk mengalahkan bangsa yang besar tidak perlu dengan mengirim pasukan perang yang besar, tapi cukup dengan menghapus pengetahuan mereka atas sejarah kejayaan leluhur mereka.
“Jika suatu bangsa melupakan sejarah berdirinya negara mereka sendiri, tak akan lama, bangsa dan negara itu akan mengalami kehancuran,” tutur Basarah.
Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan untuk melemahkan suatu negeri, pertama dengan mengaburkan sejarah bangsa itu sendiri, kedua dengan menghancurkan bukti-bukti sejarah bangsa dan ketiga dengan memutuskan hubungan mereka dengan para leluhur dengan mengatakan bahwa leluhur mereka bodoh dan primitif.
“Soal menjaga dan merawat sejarah bangsa ini penting dilakukan oleh kaum nasionalis yang aktif di GMNI. Mereka tak boleh berhenti mengkaji sejarah bangsa sendiri sebagai bentuk menjaga kewaspadaan nasional demi keutuhan NKRI yang kita cintai,” tukasnya.
Kepala BPHN Kemenkumham HR Benny Riyanto mengatakan memori kolektif bangsa tentang sejarah Pancasila harus terus dihidup-hidupkan. Kerja besar ini penting, kata dia, karena dalam suasana politik yang normal seperti saat ini saja sulit sekali mengajukan perundang-undangan yang bermuatan Pancasila untuk diterima, apalagi jika dalam waktu 20-30 tahun mendatang.
“Generasi milenial pasti lebih jauh lagi jaraknya dengan masa-masa kelahiran Pancasila. Jika kepada mereka tidak diingatkan tentang sejarah bangsa, tentang sejarah Pancasila, sangat mungkin Pancasila akan menjadi masa lalu,” tandas Benny.
