Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur (DPRD NTT) meminta Pemerintah Provinsi NTT memastikan waktu pencairan dana pinjaman daerah dari pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Pasalnya, hingga saat ini, Provinsi NTT belum mendapat kepastian terkait persetujuan pemerintah pusat terhadap pinjaman senilai Rp 1,5 triliun itu.
Sekretaris Komisi II DPRD NTT, Patris Lali Wolo menegaskan, pemerintah harus memastikan kepastian realisasi pinjaman tersebut mengingat tahun anggaran berjalan telah memasuki bulan Maret.
“Terima kasih karena Pemerintah sudah melakukan rancangan harmonisasi APBD 2021. Kita minta pemerintah untuk meminta kpastian realisasi pinjaman dari pemerintah pusat, Ini sudah mau masuk bulan Maret,” ujar Lali Wolo yang mengikuti sidang secara virtual.
Wakil ketua komisi IV DPRD NTT Obet Nelson Matara juga meminta kepastian tersebut. Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta pemerintah provinsi mempercepat administrasi dalam proses tersebut.
“Untuk pinjaman daerah, tolong dipercepat administrasi supaya bisa segera direalisasikan,” ujar Nelson Matara.
Ia mengatakan, DPRD telah menyetujui rancangan pengajuan pinjaman daerah tersebut sehingga diharapkan dapat terealisasi agar digunakan sesuai peruntukkannya.
Sidang dilaksanakan dengan agenda mendengar penjelasan Pemerintah Provinsi NTT terkait enam hal penting Refocusing Anggaran dan Harmonisasi APBD tahun anggaran 2021. Selain itu juga mendengar penjelasan tentang Perpres 33 tahun 2019, Data realisasi Pikir tahun anggara 2020, Penanganan Bencana Alam NTT dan Penanganan Masalah pertanian dan hama.
