Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Maluku Utara (Malut) Asrul Rasyid Ichsan, mengatakan Gubernur Maluku Utara Kh Abdul Gani Kasuba (AGK) harus lakukan evaluasi kinerja terhadap SKPD nya.
Asrul berharap ini akan terjadi, apalagi sebelumnya juga dirinya sudah memberi pertimbangan agar Gubernur AGK mengevaluasi kabinetnya.
“Meski Gubernur tak bergeming itu tak jadi soal. Semua menjadi hak prerogatif Gubernur dalam melihat kinerja pembantunya di SKPD,” katanya kepada Beritamalut.co, Rabu (21/7/2021).
Sekarang katanya Mendagri menegur keras atas kinerja Gubernur yang dianggap lamban merealisasikan serapan dana Covid 19 senilai Rp 34 Miliar lebih.
Salah satu variabel kinerja Gubernur itu adalah kinerja SKPDnya.
Padahal jika serapan anggarannya tinggi masyarakat dapat merasakan dampak ekonominya di tengah himpitan pandemi Covid 19 yang juga terus mengancam nyawa.
“Tampaknya AGK ragu dan tidak berani mengambil langkah evaluasi kinerja bawahannya. Manajemen Birokrasi AGK seperti tersandera oleh SKPD yang hampir separuhnya adalah kerabat dan keluarga dekatnya,” sentilnya.
Belum lagi lanjut Asrul, momentum Pilkada 2024 turut menghiasi safari politik AGK yang cenderung meneruskan tahtanya. Ini memecah konsentrasi Gubernur dalam menahkodai kapal besar ini. Tidak rukunnya Gubernur dengan Wakil Gubernur turut memberi kontribusi gelombang dan arus birokrasi yang mulai berputar kencang, boleh jadi akan datang badai.
