Direktur Eksekutif lembaga survei Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menegur warganet yang kedapatan menyebarkan berita yang belum tentu benar informasinya.
Narasi tersebut berisikan mengenai riwayat PDI Perjuangan yang telah selesai di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Hal tersebut dikarenkan atribut dan bendera partai yang sudah tidak boleh lagi dipasang di Sumbar.
Tak hanya itu saja wargenet pun ikut mengomentari perihal tersebut, seperti @ardi_riauNew itu juga bernarasi jika PDI-P adalah partai yang terlarang. Bukan hanya itu saja ia pun mengunggah sebuah foto petugas yang sedang menertibkan atribut bendera di jalanan.
Akun tersebut menentang ucapan Puan Maharani yang dianggap menyudutkan masyarakat Sumbar tidak mendukung pemerintah. Lantas, akun tersebut berbalik menyudutkan PDI-P sebagai partai yang berusaha mengubah ideologi Pancasila menjadi Trisila.
“Tamat sudah riwayat PDIP di Sumatera Barat. Semua bendera dan atribut PDIP dilarang dipasang di provinsi Sumatera Barat.
Bagi masyarakat Sumatera Barat (Minang) yang Pancasilais, PDIP merupakan partai terlarang yang ingin mengubah Pancasila menjadi Trisila,” cuit @ardi_riauNew, Senin (7/9/2020) siang.
Atas tindakan tersebut, Yunarto WIjaya pun memberikan teguran atas narasi yang dibuat akun itu. Menurutnya, cuitan tersebut bisa masuk dalam kategori fitnah jika tidak disertai dengan bukti.
Baru-baru ini pamor PDI-P di Sumbar kembali menjadi sorotan setelah bakal calon Gubernur Sumbar, Mulyadi dan Ali Mukhni mengembalikan surat dukungan dari partai tersebut.
Terdapat spekulasi terkait tindakan itu karena imbas dari ucapan Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani soal Provinsi Sumatera Barat yang menjadi kontroversi di masyarakat.
