Terciduknya Menteri Sosial Juliari P. Batubara dalam kasus bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 menambah rapot merah bagi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto segera buka suara atas kasus yang menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara. Hasto menyebut PDIP menghormati proses hukum yang akan dijalani oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
Bahkan, Hasto menegaskan setiap orang yang terjerat kasus korupsi wajib bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk kader PDIP.
“Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” kata dia, Minggu 6 Desember 2020.
Sebagaimana dikabarkan Galamedianews.com dalam artikel “Menteri dari PDI Perjuangan Jadi Tersangka, Hasto Singgung Nama Megawati”, ada tiga kader PDIP yang terjerat kasus korupsi dalam waktu berdekatan.
Selain Juliari P. Batubara, ada Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Bupati Banggai Laut Wenny Bukarno.
Sebenarnya, ada pula kaki tangan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang juga kader PDIP dan terjerat kasus korupsi penetapan izin ekspor benih lobster. Hasto mengklaim pihaknya terus mengingatkan kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Apalagi, melakukan aksi korupsi.
“Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak menyalahgunakan kekuasan, tidak korupsi,” ujar dia.
“Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” tutur Hasto.
Kata Hasto, dalam berbagai kesempatan, termasuk Sekolah Partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dan forum resmi Partai seperti Rakernas, pihaknya selalu menekankan sikap antikorupsi. Bahkan, lanjutnya, PDIP juga selalu selalu mengundang pembicara dari KPK untuk membangun kesadaran dan semangat anti korupsi.
Lebih lanjut, Hasto menuturkan PDIP mengambil pelajaran berharga dari berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Hasto juga mengklaim bahwa PDIP akan terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar memberikan efek jera.
“Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” ucap Hasto.
