Partai Demokrat dinilai salah alamat saat menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini diungkapkan oleh Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus yang juga tak terima saat Jokowi turut dikaitkan dalam isu kudeta Partai Demokrat.
Menurutnya tuduhan tersebut merupakan hal yang tidak masuk akal. Seperti yang diungkapkannya dalam kanal YouTube Indonesia Lawyers Club
Mulanya, Deddy berharap Demokrat menyebutkan semua pihak yang diduga menjadi dalang gerakan kudeta tersebut. Ia pun menyinggung nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, yang dituding aktif melakukan kudeta itu.
“Sampaikan pada publik kader mereka yang katanya ketemu Pak Moeldoko lalu bilang direstui presiden, siapa? Di mana?,” ucap Deddy.
“Supaya Pak Moeldoko bisa jawab, masa tanyanya ke presiden?”
Deddy lantas menegaskan bahwa Jokowi tak memiliki kepentingan apa pun hingga perlu mengambil alih Demokrat. Apalagi, disebutnya, Jokowi sudah memasuki periode kedua pemerintahan.
“Coba pakai logika, saya kira orang Demokrat kan enggak orang bodoh ya,” ucap Deddy.
“Apalagi Pak SBY kita tahu ahli strategi. Apa keuntungan Presiden Jokowi mencampuri urusan Demokrat?,” sambungnya.
Ia mengatakan, Jokowi tak perlu mengambil alih Demokrat. Pasalnya, pemerintahan Jokowi bakal berakhir di periode kedua.
“Beliau sudah pada periode kedua, tidak akan mencalonkan diri lagi, Beliau sudah punya dukungan super mayoritas di DPR, 80 persen, Beliau punya tanggung jawab pada partai politik yang mengusung dia di periode pertama dan kedua.” tandasnya.
Karena itu, Deddy menegaskan bahwa Jokowi tak akan mengutus Moeldoko untuk mengambil alih Demokrat. Menurutnya, tuduhan tersebut sangat tak masuk akal.
“Tidak mungkin ujuk-ujuk Beliau memikirkan bagaimana mengambil Demokrat, menunjuk orang. Tidak mungkin, bahkan anak SD pun saya kira bisa paham itu,” tukasnya.
Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan bahwa Jokowi tidak perlu menjawab surat tersebut.
Alasannya, persoalan tersebut merupakan masalah internal dari Partai Demokrat. Sehingga tidak berhak mencampurinya.
“Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga),” ujarnya
